Sekretaris Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih terus mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Garuda Sakti atau Simpang Panam (simpang Jalan Garuda Sakti-Jalan HR Soebrantas-Jalan Kubang Raya). Sampai saat ini masih ada 25 pemilik lahan yang belum bisa dikonfirmasi pemko.
”Pemerintah pusat akan membangun flyover Simpang Panam. Tugas kami hanya melakukan inventarisir terhadap bidang tanah yang terdampak pembanguan flyover,” ujar Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin (29/4).
Dari 75 bidang tanah yang harus dibebaskan, sebanyak 48
Pembebasan Lahan Flyover Garuda Sakti Terus Diupayakan pemilik tanah sudah dikumpulkan. Para pemilik tanah ini sudah setuju dengan pembangunan flyover. Sedangkan 25 pemilik tanah yang lainnya belum bisa dikumpulkan. Informasi terbaru bahwa pemilik tanah berada di luar Kota Pekanbaru.
”Tetapi kami tetap mengupayakan pembebasan lahan selesai tahun ini. Gubernur Riau meminta kami agar segera menetapkan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan flyover,” tambah Indra Pomi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun flyover di persimpangan Jalan Garuda Sakti-Jalan HR Soebrantas. Lahan warga yang terdampak proyek flyover ini akan diganti dalam bentuk tanah juga.
”Kami sudah rapat dengan Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya. Pada prinsipnya, kami sama-sama setuju tak menerima ganti rugi tanah warga dalam bentuk uang, tapi tanah juga,” tambahnya.
Tanah warga diganti dengan tanah yang nilai ganti ruginya sama. Pemko sudah mengusulkan ke Kemen PUPR untuk membangun jalan lingkungan bagi warga yang terdampak pembangunan flyover tadi.
”PT HK yang akan membangun kawasan pengganti,” jelas Indra Pomi.(ilo)
Harry Kane menolak dibandingkan dengan Erling Haaland jelang laga Inggris vs Norwegia dan optimistis The…
Polsek Mandau menangkap pria berinisial MR dalam kasus dugaan peredaran sabu. Polisi menyita 32 paket…
Persaingan Audisi Umum PB Djarum 2026 di Pekanbaru makin ketat. Sebanyak 120 atlet muda masih…
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kuansing telah mencapai 82 persen. Plt Bupati Muklisin meminta kontraktor menjaga…
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…