Categories: Pekanbaru

Mahfud Singgung Persoalan Mafia Sawit di Riau

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD melakukan kampanye terbuka di Provinsi Riau, Senin (29/1). Ada beberapa kegiatan yang diikuti Mahfud MD di Bumi Lancang Kuning.

Diawali silaturahmi dengan tokoh masyarakat, Mahfud yang didampingi langsung Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Gatot Edy Pramono tersebut juga berkesempatan membuka gerai UMKM Riau.

Puncaknya, Mahfud menemui ribuan pendukungnya di Gelanggang Remaja, Pekanbaru. Ada beberapa persoalan yang disampaikan Mahfud. Di antaranya penegakan hukum hingga persoalan dana bagi hasil (DBH) sawit.

“Mengapa kita perlu memilih Ganjar Mahfud? Karena penegakan hukum di Indonesia saat ini terasa tumpul. Korupsi merajalela dan kita perlu tata pemerintahan yang bersih dan mampu memartabatkan negara kita,” sebut Mahfud. Dirinya mencatat permasalahan konkret di Riau terkait kelapa sawit, di mana keberlanjutan lahan sawit menjadi sorotan. Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas praktik ilegal yang melibatkan mafia sawit yang dianggap kebal hukum.

“Riau memiliki 3 juta hektare sawit, namun pengelolaannya masih jauh dari ideal. Ada lahan sawit yang tidak diurus dengan baik, dikuasai oleh pihak tertentu dan ini harus mendapatkan penanganan tegas,” ujarnya.

Dalam konteks infrastruktur, Mahfud MD menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial hanya dapat terjadi jika penegakan hukum berjalan dengan baik.

Ia menjanjikan pemberian internet gratis kepada UMKM, anak sekolah dan juga ditujukan ke tempat terbuka sebagai langkah nyata mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi dan pendidikan harus didukung oleh penegakan hukum yang kuat. Saya dan Ganjar akan memberikan internet gratis kepada semua UMKM, anak sekolah, dan di tempat terbuka. Ini bukan hanya janji, tapi langkah konkret untuk memajukan Riau,” tambahnya.

Dalam upaya mendukung petani, Mahfud MD berjanji memberikan subsidi pupuk dan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka. Utang sebanyak Rp687 miliar milik petani dan nelayan juga akan diputihkan untuk meringankan beban utang.

“Saya dan pak Ganjar akan mengatasi ketidakadilan yang dialami petani. Subsidi pupuk dan dukungan lainnya akan kami berikan. Utang milik petani dan nelayan (melalui KUR) akan dibebaskan dari utang kepada pemerintah jika kami terpilih,” ujarnya.(nda)

Redaksi

Share
Published by
Redaksi

Recent Posts

Ribuan PPPK Paruh Waktu Rohul Belum Terima Gaji Januari 2026

Sebanyak 1.608 PPPK Paruh Waktu di Rohul belum menerima gaji Januari 2026 karena masih dalam…

6 jam ago

DPRD Meranti Tegas Tolak Kenaikan Tarif Ferry, Pengusaha Dipanggil Hearing

DPRD Kepulauan Meranti menegaskan penolakan rencana kenaikan tarif ferry yang dinilai sepihak dan belum melalui…

8 jam ago

Tiang FO Tumbang, Pemko Pekanbaru Dorong Jaringan Telekomunikasi Bawah Tanah

Pemko Pekanbaru mendorong penerapan sistem ducting atau jaringan bawah tanah setelah insiden tumbangnya tiang fiber…

9 jam ago

Satu Lokasi, Banyak Layanan: MPP Inhil Permudah Urusan Haji dan Umrah

MPP Inhil menambah layanan haji dan umrah. Masyarakat kini bisa mengurus keperluan ibadah secara mudah…

1 hari ago

Patroli Malam Polisi Gagalkan Balap Liar, 29 Motor Diamankan

Polisi mengamankan 29 sepeda motor saat patroli balap liar di Simpang Garoga, Duri, guna menjaga…

1 hari ago

Unri Gandeng Tanoto Foundation Kembangkan Digitalisasi Soft Skills Mahasiswa

Unri bersama Tanoto Foundation membangun sistem digital soft skills mahasiswa terintegrasi, terukur, dan menjadi bagian…

1 hari ago