Pekanbaru Harus Miliki Database

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pekanbaru menuju smart city madani, hingga kini masih menjadi harapan yang belum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentunya dari banyak layanan yang digaungkan.

Belum satu pun belum terlihat, termasuk soal pembangunan telekios di trotoar Jalan Sudirman, sampai kini menjadi pajangan bangkai, tanpa tahu apakah akan dilanjutkan atau tidak.

Berdasarkan keinginan untuk menjadikan  Pekanbaru sebagai smart city, maka anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, tentang program berbasis data terpadu yang di-update setiap harinya.

Politisi dari PKS ini mencontohkan, program e-KTP yang memakai data single identity by name by address dari pemerintah pusat, meskipun proyek tersebut jauh dari harapan alias gagal.

"Pekanbaru sebagai smart city madani, harusnya memiliki database masyarakat. Setidaknya database itu tidak harus tergantung dengan data lainnya," kata Isa, Rabu (29/4).

Menurutnya, program itu harus disiasati melalui organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Sosial (Dissos) Kota Pekanbaru. Nantinya data itu diharapkan terhubung secara vertikal dengan OPD lainnya di dalam satu sistem.

"Tapi database itu harus include semua. Memuat tentang kondisi sosial masyarakat dengan sistem data terpadu satu pintu. Tidak menunggu data tunggal e-KTP dan data lainnya," jelasnya.

Diharapkan dengan data itu, bisa meminimalisir terjadinya kisruh pendataan bantuan seperti yang terjadi pada saat sekarang ini dalam program penanganan bantuan terdampak Covid-19.

Dengan data itu akan diketahui, siapa warga yang masuk kategori miskin dan hampir miskin bisa terlihat dari kondisi pajak yang dibayarkan, termasuk melihat kemampuan dan penghasilan ekonomi warga.

"Jadi tidak harus adu data lagi. RT/RW tidak harus bolak-balik datang ke masyarakat dengan rasa gamang harus update lagi. Karena ini (pendataan, red) sepanjang tahun selalu ribut," ungkapnya.(ade)

Laporan: Agustiar (Pekanbaru)