Banjir dan Infrastruktur Paling Banyak Dikeluhkan

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — BERBAGAI persoalan infrastruktur dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah persoalan banjir dan jalan. Hal itu diungkapkan warga Pekanbaru kepada anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Pekanbaru Parisman Ikhwan usai melaksanakan reses di sembilan titik.

Kata dia, sejak awal reses pekan lalu, dirinya sudah mendatangi kurang lebih tiga kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dua persoalan di atas menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga kepada dirinya.

"Saya sudah datangi sembilan titik dalam tiga hari ini. Banjir  dan jalan, utamanya infrastruktur menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga," ujar Parisman kepada RiauPos baru-baru ini.

Untuk persoalan jalan, dikatakan dia bahwa sebelumnya DPRD Riaupernah memanggil Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Serta menanyakan mengapa persoalan jalan di Pekanbaru masih banyak terkendala. Dari hasil pertemuan itu, Dinas PUPR mengakui bahwa anggaran yang ada sangat terbatas.

Ketua Komisi IV DPRD Riauitu kemudian memanggil Dinas PUPR Provinsi Riau dan Badan perwakilan Kementerian PUPR yang ada di Pekanbaru. Hasil pertemuan itu menyimpulkan bahwa Pemko Pekanbaru tidak siap menerima bantuan yang diberikan provinsi dan pusat.

Salah satunya karena tidak adanya perencanaan dari Kota Pekanbaru untuk menuntaskan persoalan tersebut.

"Kami menilai Pemko masih gengsi meminta bantuan. Kami bilang, kesampingkan dulu ego. Yang terpenting bagaimana kita bisa membangun kota yang kita cintai ini bersama. Karena kan kita sudah menuju kota metropolitan," tuturnya. Yang paling disayangkan Parisman adalah ketika Kementerian PUPR menawarkan anggaran untuk menanggulangi banjir. Namun yang ada Pemko Pekanbaru tidak memiliki design engineering detail (DED) serta master plan pembangunan drainase terintegrasi.

Sehingga pihak kementerian jadi terkendala mengucurkan anggaran pusat. "Kami sudah panggil perwakilan kementerian yang ada di Pekanbaru ini. Tapi Pemko tidak siap. Kami minta buatkanlah master plan-nya. Kan nggak terlalu memakan biaya besar. Nanti untuk eksekusi bisa dikeroyok dari provinsi dan pusat," ujarnya.

Ia mengimbau Pemko Pekanbaru untuk serius mengurusi persoalan warga yang ada di Kota Bertuah. Jangan sampai warga beranggapan tidak ada yang mengurusi daerah ini. "Kami minta seriuslah. Ini saya datang ke warga, warga merasa tidak ada yang mengurusi. Kalau kami di DPRD Riaumemastikan apa yang masuk kewenangan provinsi akan kami laksanakan," tegasnya.(adv)