Minta Pemprov Tindak Tegas PKS Nakal

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah membuat kalangan petani menjerit. Pasalnya,  penurunan harga cukup signifikan dan tiap pabrik kelapa sawit (PKS) mematok harga berbeda dari kalangan petani. Atas kondisi ini, anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto yang membidangi perkebunan meminta Pemerintah Provinsi agar tegas terhadap PKS nakal.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Sugianto kepada Riau Pos, Rabu (27/4). Dikatakannya, seiring dengan perubahan peraturan ekspor kelapa sawit, PKS di berbagai daerah langsung membuat kebijakan penurunan harga. Padahal, dinas terkait telah menetapkan harga beli/jual kelapa sawit di Provinsi Riau.

"Contohnya sekarang saja mereka sudah menurunkan harga sesuka hatinya. Padahal aturan Pemprov,  punya harga Disbun yang disepakati seluruh pihak di mana tiap Selasa pergantian harganya. Itu saja tak diindahkan oleh para pemilik pabrik," ucap Sugianto.

Karenanya, politikus PKB ini meminta Pemprov Riau tegas dan bila perlu mencabut izin operasional pabrik kelapa sawit jika terbukti melanggar. Sebab, menurut Sugianto, penetapan harga memang harus diimbangi dengan operasi pasar. Seandainya pabrik tak menerima TBS masyarakat, maka wajib dicabut perizinannya atau diambil alih BUMD, supaya masyarakat sejahtera.

"Kalaupun untuk menetralkan harga minyak goreng kan tinggal ngatur kuotanya. Untuk ekspor sekian, kuota untuk minyak goreng sekian. Harganya stabil tidak mengurangi harga komoditas sawit sendiri. Ini harus dikaji ulang karena di Indonesia, perkebunan rakyat dengan perkebunan  perusahaan itu 50:50," jelasnya.

Ia juga menganjurkan agar pemerintah mengalihfungsikan subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diterima perusahaan kepada masyarakat."Misalnya masyarakat dibikinkan koperasi pabrik yang dikelola BUMD, dibuat tanki timbun. Itu bisa menstabilkan harga nasioanal, dikasi ruang untuk ekspor dan refinery juga. Petani bisa jadi swakelola. Subsidi itu juga bisa dialihkan ke pupuk petani. Entah itu subsidi harga atau pupuk gratis," ujarnya.

Ia meyakini, perputaran ekonomi yang baik di satu daerah bukan pada perusahaan, tapi perkebunan masyarakat. Ia mencontohkan imbas tertangkapnya salah satu perusahaan sawit baru-baru ini, tidak begitu berpengaruh bagi masyarakat Riau.(ade)

Laporan afiat ananda, Pekanbaru