Pemerintah Diminta Bijak

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah pusat secara perlahan sudah menghapus distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan memfokuskan penggunaan BBM jenis pertalite. Kini, pemerintah kembali berencana menghapus atau menghilangkan pertalite. Masyarakat harus beralih ke BBM jenis pertamax.

“Hanya dengan alasan menjaga lingkungan karena polusi dan kadar emisi semakin tidak baik, pemerintah berencana menghapus pertalite dan fokus pada penggunaan pertamax. Padahal sebelumnya pemerintah sudah menghilangkan premium. Ini perlu dipertimbangkan dengan bijak sebelum diputuskan," kata Ketua Fraksi Gerindra Plus DPRD Kota Pekanbaru Wan Agusti kepada wartawan, Ahad (26/12).

Ditegaskan anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru ini, dirinya tidak melihat ada penyelesaian masalah dari persoalan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat. Khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Ia menilai, ketika masyarakat dipaksa menggunakan BBM jenis pertamax yang notabene lebih mahal dari pertalite, maka semua akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dicontohkan, harga barang kebutuhan pokok dipastikan meningkat. ’’Ini sudah pasti, otomatis dampak langsung," katanya.

Sementara menurut keterangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Soerjaningsih, beberapa waktu lalu, Indonesia kini memasuki masa transisi di mana BBM RON 90 akan menjadi bahan bakar antara menuju BBM yang ramah lingkungan.

Pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu, di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana pertalite harus dry, harus shifting dari pertalite ke pertamax," kata Soerjaningsih.

Proses shifting pertalite ke pertamax ini juga menjadi salah satu pembahasan agar peralihan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. ’’Sehingga kita juga mencermati volume pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," tambah Soerjaningsih.(gus)