Pemko Diminta Tidak Menutup Mata

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Tak hanya gedung bersejarah di Ibukota Pekanbaru saja atau, pajangan foto-foto di baliho reklame yang mewarnai kota Pekanbaru, akan tetapi saat ini tumpukan sampah juga menjadi ikon baru bagi Pekanbaru yang setiap hari mewarnai kota.

Masalah sampah ini tidak ada bisa menyangkal, dan melakukan pembelaan, pasalnya terlihat jelas, di sepanjang jalan kota, pemukiman warga, sampai di pasar-pasar tradisonal dan lainnya tumpukan sampah sudah menyambut warga kota dan juga tamu-tamu dari luar kota Pekanbaru.

Banyak saran dan masukan, baik para pakar, anggota dewan untuk pemko soal cara yang tepat untuk mengelola sampah, namun saran dan pendapat itu tidak diterima, dan Pemko dengan caranya sendiri. Terbaru ialah,  aksi dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, yang menyoroti pengelolaan sampah di Pekanbaru dan mengajak masyarakat untuk pulihkan bumi.

Walhi Riau menyebutkan tiga isu penting yang disorot saat aksi yakni salah satunya, gugatan warga terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Diaebutkan sistem pengelolaan sampah dan perencanaan kota belum dilangsungkan dengan baik. Dan dikatakan Walhi juga bahwa, DPRD Kota Pekanbaru belum melakukan tugas pengawasannya dengan baik.

Terhadap aksi Walhi ini Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla memberikan apresiasi. Mesti sebenarnya aksi dan protes terhadap pengelolaan sampah Pekanbaru ini sudah di sering dilakukan banyak kalangan. Namun harapnya tentu pengelolaan sampah disertakan dengan tindakan  tegas dari Pemerintah, dan diminta Pemko tidak menutup mata terhadap persoalan sampahyang sudah juga mengepung Pekanbaru.

"Kita menyambut baik kepedulian seluruh elemen masyarakat untuk terus menyuarakan kepedulian lingkungan. Terlebih permasalahan sampah yang tak kunjung selesai disaat walikota usai jabatannya," kata Roni Pasla kepada wartawan, Ahad (24/4).

Politisi PAN jni mengatakan, antara sampah dan banjir belakangan ini terus mewarnai wajah kota. "Tentu dua hal ini saling berkaitan. Di saat masyarakat tidak lagi peduli dengan sampah, maka akan susah menangani banjir. Selanjutnya, jika pemerintah juga tutup mata terhadap bobroknya pengolahan sampah maka akan semakin ketinggalan jauh kita dari kota-kota besar lainnya yang mengelola sampah menjadi sumber energi baru dan komoditas olahan lainnya dari sampah," bebernya.

Ditegaskan Roni, bahwa ku­rangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dari sampai, disebabkan karena masih kurangnya Pemerintah dalam hal mensosialisasikan sustainable living. " Kampanye masih kurang. Sehingga masyarakat juga kurang menyadari penggunaan bahan-bahan dan barang yang akan menimbulkan timbulan sampah. Yang ujung-ujungnya kita akan kesulitan untuk mengendalikan produksi sampah yang terus meningkat, "ungkapnya.

Sejauh ini untuk masalah sampah hanya menjadi pekerjaan satu OPD saja, padahal OPD yang ada dalam pemerintahan itu hakekatnya adalah seperti sebuah tubuh.

"Bagian-bagian tubuh itu akan merasakan apa yang dirasakan oleh bagian tubuh lainnya. Karena dia adalah satu kesatuan yang saling mendukung. DLHK juga tak bisa bekerja sendiri jika tak  didukung oleh Satpol misalnya dalam penegakan perda. Demikian juga PUPR akan susah menanggulangi banjir jika DLHK tak becus dalam mengelola sampah, jadi harus berkoordinasi, "katanya.

Ditambahkannya, untuk dalam hal penanganan sampah secara tuntas tentu DLHK adalah OPD yang terdepan. "Sudah saatnya memberi terobosan baru dalam penanganan sampah. Terlebih dalam hal pengangkutan. Evaluasi menyeluruh dan kemudian membuat perencanaan yg matang kedepannya. Baik buruk maupun untung rugi pihak ketiga atau swakelola, "tuturnya.(lim)

Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru