Kondisi sampah yang berserakan di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, Sabtu (22/2/2025). EVAN GUNANZAR/RIAU POS
RIAUPOS.CO – Persoalan sampah di Kota Pekanbatu masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Masih banyaknya tumpukan sampah yang terlambat diangkut hingga berhari-hari di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS), menjadi bukti tidak optimalnya kinerja PT Pratama Prakasa (EPP).
PT EPP merupakan perusahaan pihak ketiga yang menjadi pemenang lelang untuk semua zona atau kawasan dengan total nilai kontrak Rp33.365.118.000 dengan masa kontrak kerja sama selama enam bulan. Ada rencana Pemko Pekanbaru ke depan tidak melibatkan pihak ketiga lagi dalam pengangkutan sampah. Kontrak kerja sama dengan PT EPP ke depan tidak akan dilanjutkan lagi.
Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar menyebut, pihaknya sedang mempersiapkan konsep lain yang lebih tepat dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Bertuah ini. Sehingga ke depan Pekanbaru bebas sampah.
“Kita sedang mempersiapkan konsepnya dalam waktu dekat ini,” ujar Markarius, Jumat (21/2).
Sabtu (22/2) Pemko Pekanbaru menggelar rapat terkait persampahan di Kota Pekanbaru. Rapat yang ini akan dihadiri DLHK Pekanbaru dan seluru camat. Pantauan Riau Pos sampai Sabtu (22/2) sejumlah besar sampah di TPS masih belum diangkut sampai berhari-hari hingga menyebarkan bau tidak sedap, seperti kondisi di TPS Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan Damai. Sampah yang tidak diangkut tersebut bahkan sampai meluber hingga ke badan jalan.(muh)
Laporan JOKO SUSILO, Pekanbaru
Arus penyeberangan Roro Bengkalis meningkat jelang Iduladha. Pengendara motor bahkan harus antre hingga empat jam.
Pemkab Inhu menggratiskan tiket masuk, parkir, dan tempat jualan di Wisata Danau Raja Rengat selama…
Polres Kampar menangkap tiga terduga pelaku pencurian empat ekor sapi milik warga Kuok dengan kerugian…
Penjualan kambing kurban di Pekanbaru masih lesu saat Iduladha. Pedagang mengaku pembeli tahun ini menurun…
Bapenda Pekanbaru menggelar razia pajak kendaraan dan menemukan banyak kendaraan menunggak pajak hingga tiga tahun.
Pemprov Riau menetapkan Muhammad Haris sebagai Direktur PT SPR dan Sri Irianto sebagai komisaris melalui…