etp-tak-bisa-ditawar-cms-harus-dipahami
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Di zaman seba digital seperti sekarang ini, transaksi keuangan dalam jaringan (daring) juga harus diadaptasi pemerintah. Hal ini dilakukan melalui Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Agar penerapannya maksimal, implementasi melalui aplikasi Cash Management System (CMS) harus dipahami.
Sosialisasi dan implementasi CMS untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru digelar Seasa (16/3) pagi tadi bekerja sama dengan Bank Riau Kepri. Digelar di menara Bank Riau Kepri, kegiatan ini diikuti oleh kasubag keuangan dan para bendahara OPD.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Syoffaizal kepada Riau Pos menjelaskan, di era digitalisasi skrg ini, peningkatan ETP, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
''CMS merupakan kanal yang harus dilaksanakan dalam bertransaksi baik untuk belanja maupun kedepannya untuk pendapatan," jelasnya.
Dia melanjutkan, oleh karena itu, kepada peserta sosialisasi diharapkan agar dapat mengikuti sosialisasi dengan sebaik-baiknya.
''Agar untuk kedepannya diimplementasikan di OPD masing-masing,'' imbuhnya.
CMS adalah aplikasi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan transaksi keuangan. Aplikasi ini terintegrasi terkoneksi secata online dan real time tanpa ada keterbatasan tempat dan waktu dan tanpa ketergantungan secara fisik dengan bank.
Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi saldo, informasi rekening koran real time, pencetakan rekening koran dan monitoring kondisi keuangan setiap waktu.
''Juga bisa untuk transaksi kliring antar bank, pembayaran pajak online yang terintegrasi dengan DJP online, pembayaran tagihan Listrik payroll serta laporan transaksi dalam format exel dan PDF,'' singkatnya.
Laporan: M Ali Nurman (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
Pj Sekda Rohul pimpin goro Selasa Bersih di kawasan aset bersejarah Pasirpengaraian untuk menjaga kebersihan…
Sebanyak 19 desa persiapan di Rohul tinggal menunggu penetapan kode desa dari Mendagri untuk menjadi…
DPRD Kampar mendesak DLH segera merilis hasil uji dugaan pencemaran Sungai Tapung setelah 30 ton…
Sebanyak 41 ribu KK di Meranti akan menerima BPNT berupa beras dan minyak. Jumlah penerima…
Pemkab Kuansing terapkan WFH tiap Jumat mulai 24 April. ASN bekerja di kantor camat sesuai…
146 peserta mengikuti seleksi Beasiswa YPCR 2026 di PCR Pekanbaru. Dari 732 pendaftar, hanya sebagian…