BUMD Riau Harus Kembangkan Sektor Usaha

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau mulai saat ini diminta untuk dapat terus mengembangkan sektor usahanya. Hal tersebut perlu dilakukan agar BUMD yang ada dapat meningkatkan pemasukan melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Gubernur Riau Drs H  Syamsuar mengatakan, untuk mengawal kinerja BUMD tersebut, ia sudah menugaskan Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan untuk mengecek kinerja seluruh BUMD di Riau. Sebab saat ini, perusahaan daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan usaha. 

"Saya sudah tugaskan Asisten II, untuk mengecek semua BUMD dan nanti siapkan waktu presentasi dengan saya. Sebab dulu saya sudah sampaikan, kalau direksi tidak ada kinerja akan diganti," katanya.

Gubernur mengatakan, saat ini BUMD Riau memiliki kesempatan untuk berusaha, selain usaha yang sudah ada sebelumnya. Artinya jika BUMD serius, maka bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Kesempatan sudah saya berikan, banyak peluang usahanya, dan mereka punya mitra kerja. Kalau merekatak kerja untuk apa dipertahankan," tegasnya. 

Ditanya apakah masih ada BUMD yang belum menyumbang deviden, Gubri menyatakan berdasarkan laporan yang ia terima saat ini BUMD Riau sudah memberikan deviden ke pemerintah daerah. 

"Kalau informasi yang saya dengar semua BUMD sudah menyumbang deviden, tapi untuk kepastiannya tentu mereka harus presentasi dengan saya," tuturnya. 

Berdasarkan data yang dirangkum dari Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, tahun lalu deviden BUMD Riau ke Pemprov Riau mengalami peningkatan sebesar Rp29 miliar.   

"Deviden BUMD Riau tahun ini naik Rp29 miliar, dari Rp88 miliar tahun 2020 meningkat menjadi Rp117 miliar tahun 2021," kata Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Jhon Pinem.  

Dipaparkannya, sejauh ini dari delapan BUMD Riau, sudah tujuh perusahaan daerah yang memberikan deviden ke pemerintah daerah. Ketujuh BUMD Riau itu adalah PT Bank Riau Kepri (BRK) penyumbang deviden terbesar bagi Pemprov Riau sebesar Rp106 miliar, dari sebelumnya hanya Rp72 miliar. 

Kemudian PT Jamkrida Riau sebesar Rp4 miliar lebih, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp1 miliar lebih, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) sebesar Rp904 juta, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Rp1,2 miliar, PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebesar Rp3,9 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp187 juta

"Yang belum memberi deviden itu PT Riau Petroleum. Kemarin itu kan mereka belum ada kegiatan. Sekarang sedang diurus PI 10 Persen Blok Siak," ujarnya.(sol)