Gubernur Tak Percaya Realisasi APBD Rendah

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Satu bu­lan menjelang akhir tahun, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau di bawah 76 persen. Meski begitu, Gubernur Riau Syamsuar mengaku tidak percaya daya serap anggaran masih jauh dari target. 

Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Riau telah memasang target realisasi APBD 2019 di atas 90 persen. Namun, saat ini daya serap keuangan sebesar 68,2 persen dan fisik menyentuh angka 75 persen.

Gubernur Riau, Syamsuar ketika dikonfirmasi Riau Pos terkait masih rendahnya realisasi APBD, membantahnya. Mantan Bupati Siak mengklaim, laporan realisasi yang disampaikan bawahannya beberapa waktu lalu dimungkin data yang lama. 

"Laporan itu harusnya ditanyakan lagi, bulan berapa terakhir laporannya. Kan bisa saja laporan itu bulan Agustus atau September," ungkap Syamsuar, Selasa (4/12) kemarin. 

Kepada orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning, Riau Pos menyampaikan, realisasi keuangan sebesar 68,2 persen dan fisik menyentuh angka 75 persen merupakan laporan pada awal Desember 2019. Namun, Syamsur mengaku, tidak percaya.

"Itu belum tau. Nanti saya cek, saya tidak percaya itu. Sebab saya sudah tahu kerja orang ini (bawahannya, red), kerja orang ini sering terlambat laporannya. Nanti dicek, saya tidak bisa komentar itu (realisasi APBD rendah)," tuturnya. 

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Indra SE menyampaikan, realisasi keuangan sebesar 68,2 persen dan fisik menyentuh angka 75 persen.

Namun dikatakannya, angka tersebut akan terus mengalami perubahan mengingat tahun anggaran masih berjalan. "Realisasi keuangan 68,2 persen dan fisik 75 persen," ungkap Indra SE kepada Riau Pos, Senin (2/11). 

Angka realisasi tersebut, diakui Indra, masih rendah dari target yang telah ditetapkan yakni 90 persen. Akan tetapi, ia mengaku, optimis target dapat tercapai menjelang akhir tahun mendatang. Untuk itu lanjut Kepala Biro Adminstrasi Pembangunan Setdaprov Riau, pihaknya mendorong Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggesa pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan konstruksi.

"Dengan sisa waktu yang ada, kita mendorong Kepala OPD untuk melakukan langkah dan upaya agar bisa mencapai target. Jika mesti harus lembur atau menambah jam kerja untuk kegiatan konstruksi, agar target yang diharapkan dapat tercapai," imbuhnya. 

Terhadap OPD yang menyelesaikan pelaksanaan kegiatan, kata Indra, diminta untuk segera mengajukan pencairan. Hal ini, mengantisipasi terjadinya penumpukan pembayaran di akhir tahun. 

Ketika disingung dari 44 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, OPD mana yang realisasinya tertinggi, dia menyebutkan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra). "Untuk yang terendah, saya tidak lihat. Tapi yang tertinggi itu Biro Kesra," sebut Indra. 

Untuk diketahui, nilai APBD-P 2019 yang telah disahkan mengalami kenaikan sekitar Rp297 miliar dari APBD murni sebesar Rp9,129 triliun. Penambahan ini, ada sisa lebih anggaran tahun sebelumnya atau silpa, dana perimbangan serta pendapatan dana hibah yang diterima Pemprov Riau.(rir)