Master Plan Banjir Bakal Direvisi

KOTA (RIAUPOS.CO) – Hujan yang turun di Kota Pekanbaru sejak malam hingga pagi menyebabkan banjir di beberapa titik, Senin (24/2). Hal ini turut mendapat perhatian serius Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho. 

Mendapat kabar tersebut, Wako langsung menghubungi Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar untuk langsung turun meninjau lokasi terdampak. Hal ini disampaikan Agung disela mengikuti retret di Akmil Magelang.

”Tadi saya sudah telepon Pak Wawako. Minta Pak Wawa langsung turun ke lokasi terdampak banjir. Saya juga minta langsung di data dan dilakukan normalisasi parit,” ujar Wako Agung.

Dikatakan dia, ke depan persoalan banjir akan menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru dalam menangani persoalan banjir.

Untuk jangka pendek, ia memastikan pemko akan melakukan normalisasi parit. Untuk jangka panjang, nantinya akan dibangun sistem aliran air terintegrasi sesuai dengan master plan banjir yang sudah ada.

”Ini nanti semua parit akan kami lakukan normalisasi.

Termasuk juga bangunan-bangunan yang menutupi parit itu, akan kami lalukan pendataan. Kemudian untuk master plan banjir, kami sudah komunikasi dengan kementerian. Mudah-mudahan bisa dieksekusi cepat,” pungkasnya.

Sedangkan Wawako usai melakukan peninjaun ke titik banjir langsung pihak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi banjir. Dirinya juga menyinggung soal master plan penanganan banjir yang ada saat ini. Menurutnya master plan tersebut perlu direvisi karena masih banyak kekurangannya.

”Jadi begini untuk banjir ini. Kkami tadi rapat koordinasi. Kami mau master plan segera direvisi. Karena masterplan yang sekarang ini tidak komprehensif,” ujarnya.

Dia menambahkan, master plan yang ada sekarang ini tidak menggambarkan dengan jelas persoalan dan penanganan banjir. Tidak seperti master plan melainkan hanya sebatas tingkatan pada kajian saja.

”Baru menuangkan titik-titik banjir saja. Belum ada untuk koneksi antar saluran ke mana, mana premier, sekunder dan tersiernya. Ini belum tergambar. Kami minta master plan-nya direvisi,” tuturnya.

Di sisi lain, Komisi IV DPRD Pekanbaru mengingatkan OPD yang berkaitan dengan penanganan banjir agar segera merealisasikan program kerja. Di mana penanganan banjir wajib menjadi prioritas.

”Ada ribuan titik jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemko Pekanbaru. Hal ini juga harus sejalan dengan penanganan banjir yang kita lihat jadi penyebab utama jalan rusak,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, kemarin.

Nurul Ikhsan mengingatkan komitmen dinas-dinas terkait  penanganan banjir ini. Apalagi hampir semua OPD terkait telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025.

”Soal banjir ini kami melihat anggaran minim dan ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Ini juga harus serius menyelesaikannya,’’ sebut politisi Gerindra ini.(nda/ilo/end)