Ekonomi Indonesia Tumbuh Berkualitas

SURABAYA (RIAUPOS.CO) — Perekonomian global saat ini melambat dan dibayangi ketidakpastian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, berbagai negara seperti Eropa, Amerika, dan Afrika mengantongi pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata dunia. Airlangga menyebutkan ekonomi dunia sendiri rata-rata tumbuh 3 persen.

Meski dihadapkan pada tantangan perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh berkualitas. Hal itu tercermin dari growth ekonomi Tanah Air yang stabil di kisaran 5 persen. Diikuti dengan tingkat inflasi yang rendah dan persepsi iklim investasi yang kian membaik.

Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut turut memberikan andil bagi kinerja ASEAN yang menjadi satu-satunya kawasan yang mencatatkan pertumbuhan positif. "Perlu diketahui, saat ini kawasan yang paling stabil di dunia adalah ASEAN dan menjadi satu-satunya wilayah dengan pertumbuhan di atas ekonomi dunia," tegasnya saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, kemarin (29/1).

Mengacu pada berbagai tantangan global, ekonomi Indonesia pada 2020 diprediksi tumbuh 5,3 persen. Dengan angka tersebut, diharapkan bisa terjadi peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM.

Demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, pemerintah tengah menjalankan beberapa strategi. Di antaranya, pengembangan SDM yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Untuk mempersiapkan SDM yang kompeten pada era Industri 4.0, pemerintah mengusulkan lima strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan berfokus pada 3 lembaga kejuruan. Yakni, sekolah menengah kejuruan (SMK), balai latihan kerja (BLK), dan politeknikoritas.

Menurut dia, lima strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi tersebut meliputi reformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, standar kompetensi dan sertifikasi, membakukan model kerja sama sarana dan prasarana dengan industri, serta meningkatkan koordinasi.

Dalam aspek pembangunan infrastruktur, pemerintah juga telah menyusun proyek strategis nasional (PSN) yang terdiri atas 223 proyek dan 3 program. Nilai investasinya mencapai Rp 4.183 triliun. Dalam kurun waktu 2016–2019, terdapat 92 PSN yang selesai dengan nilai investasi Rp467,4 triliun. "Pembangunan infrastruktur juga mencakup pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di mana hingga akhir 2019 terdapat 19 KEK," paparnya.

Selanjutnya, langkah penyederhanaan regulasi juga dilakukan melalui penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Langkah tersebut digunakan demi menghilangkan tumpang-tindih antar peraturan perundang-undangan (PUU), efisiensi proses perubahan/pencabutan PUU, dan menghilangkan ego sektoral.

Pemerintah juga memberikan dukungan kepada industri dan UMKM. Terhadap industri, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal dalam upaya pengembangan industri manufaktur, peningkatan investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

Insentif fiskal itu diberikan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan superdeduction tax, baik untuk kegiatan vokasi maupun litbang. Khusus untuk tax holiday, hingga 2 Desember 2019, pengajuan terhadap 60 wajib pajak (WP) telah disetujui dengan nilai rencana investasi mencapai Rp1.045 triliun dan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 45.723.

"Saat ini pemerintah juga menyusun daftar prioritas investasi (DPI) yang merupakan bagian dari merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam daftar negatif investasi," paparnya. Tujuannya, menarik investor sehingga bisa tercipta lapangan pekerjaan baru.(car/c12/oki/das)

Laporan JPG, Surabaya