JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp76,4 triliun hingga Maret lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pun terkontraksi akibat wabah global Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I tumbuh 4,6 persen.
"Posisi APBN Maret ini adalah rekaman kegiatan ekonomi hingga Februari. Ini belum memberikan gambaran aktivitas ekonomi Maret. (Keseluruhannya) baru terekam pada rapat Komite ALM (Asset Liability Management) bulan depan," ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu dalam video conference Jumat (17/4).
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, APBN Maret tidak dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan situasi ekonomi yang terjadi. Sebab, ada beberapa kegiatan tidak biasa yang terjadi.
Misalnya, pergeseran setoran laba beberapa BUMN yang dibayarkan pada Maret. Dampaknya, pendapatan negara dari kekayaan negara dipisahkan (KND) tumbuh signifikan. Yakni, dari Rp2,6 triliun pada Maret 2019 menjadi Rp23,975 triliun pada Maret tahun ini. Hal itu membuat pendapatan negara terlihat meningkat.
Sejalan dengan hal tersebut, Ani menyebutkan bahwa penghematan anggaran muncul dari kebijakan menghapus tunjangan hari raya (THR) untuk presiden, wakil presiden, pejabat negara, hingga anggota DPR dan MPR. Nilainya bisa mencapai Rp5,5 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengungkapkan bahwa dana dari penghematan itu akan menjadi bagian dari APBN yang khusus mengatasi pandemi Covid-19.
"Tentunya dari pengendalian belanja pegawai dikaitkan pengelolaan APBN secara lengkap," tuturnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi