Bantu Petani Sawit, Pemkab Pelalawan Diminta Bangun Koperasi

PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) — Hingga saat ini, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sering tidak stabil, terkadang harganya naik dan bahkan anjlok. Pasalnya, tidak ada kepastian terkait harga komoditas andalan masyarakat ini yang permanen.

Kondisi tersebut membuat masyarakat Pelalawan yang mayoritas petani kelapa sawit kerap mengalami kesulitan ekonomi, khususnya saat harga TBS turun. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan harus turun tangan membantu guna mencarikan solusi memulihkan kembali atas tidak stabilnya harga TBS.

Demikian disampaikan seorang tokoh masyarakat Pelalawan Jalil Maskar kepada Riau Pos, Kamis (11/6) di Pangkalankerinci. Dituturkan Jalil, meski pada pekan ini harga TBS naik dengan harga mencapai Rp1.100 per kilogram, namun tidak adanya kepastian harga yang permanen, membuat para petani sawit sering dilanda kekhawatiran. Bahkan, pekan depan diprediksi harga sawit masyarakat kembali turun pada level harga yang tidak ditentukan.

"Kalau tidak secepatnya pemerintah bisa membantu, maka masyarakat akan terus kesusahan. Karena sekarang masyarakat tidak bisa berbuat banyak bagaimana cara untuk mengatasi anjloknya harga sawit. Apalagi saat ini kebutuhan hidup terus mengalami lonjakan akibat dampak pandemi Covid-19," terangnya.

Diungkapkan Jalil, yang juga petani kelapa sawit di Kecamatan Pangkalankerinci, jika Pemkab Pelalawan tidak membantu mencarikan solusinya secepatnya, maka ekonomi masyarakat akan semakin ambruk. Karena sawit merupakan komoditas andalan di Pelalawan.

"Ditambah biaya pupuk mahal dan biaya pemeliharaan, sehingga keuntungan yang didapat masyarakat semakin terkuras dan berdampak pada merosotnya ekonomi keluarga yang ada di pedesaan," paparnya.

Solusinya, lanjut  Jalil, agar pemerintah membantu membentuk koperasi yang resmi atau badan usaha lainnya seperti BUMD di bidang perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian dapat membantu menampung, mengoordinir dan membeli semua TBS kelapa sawit kebun  masyarakat yang ada di daerah ini. Sehingga para tangkulak tidak lagi leluasa untuk menekan harga sawit masyarakat.

"Kita minta pemerintah membentuk sebuah koperasi resmi yang dikelola pemerintah atau ditangani melalui perusahaan badan milik pemerintah seperti BUMD," harapnya.

Di sisi lain, lanjutnya, luasnya kebun sawit yang dimiliki masyarakat di daerah ini, maka pihak investor masih berpeluang untuk membangun lima pabrik kelapa sawit untuk menampung TBS masyarakat tersebut.

"Jika dibangun lima PKS lagi didaerah ini, maka ini sebagai salah satu solusi meningkatkan harga sawit masyarakat di daerah ini ke depannya. Karena itu, kita mendesak pemerintah daerah agar mengait para investor untuk mau membangun lima PKS lagi," bebernya.(amn)