DPRD Kota Pertanyakan Gojek yang Diduga Intimidasi Mitra

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri mempertanyakan apa yang  dilakukan manajemen Gojek Pekanbaru terhadap mitra driver-nya yang menggelar aksi demonstrasi menuntut hak di DPRD Kota Pekanbaru pekan lalu. 

Sebelumnya, ditegaskan politisi Demokrat ini, dari aksi yang dilakukan para driver dapat diselesaikan, dan respon DPRD Kota Pekanbaru pun minta agar tidak ada intimidasi terhadap driver dalam hal apa pun. 

Namun, dari hearing lanjutan masalah Gojek ini, didapati dugaan intimidasi itu terjadi. Ada 10 driver akunnya ditutup atau di-suspend oleh manajemen Gojek yang diduga bersuara lantang dalam aksi dan menuntut hak.

"Kami merasa tidak dihargai oleh manajemen Gojek ini. Saat kami temui pihak manajemen beberapa waktu kemarin, kami sudah wanti-wanti jangan ada intimidasi," ungkap Azwendi kepada wartawan, Senin (3/8/2020) usai hearing.

Padahal, Azwendi sangat berharap apa yang dikeluhkan oleh para driver Gojek ini direspon positif, bukan sebaliknya. Belum selesai masalah  soal program Berkat dan driver minta pendapatan dikembalikan seperti semula, kini ada masalah baru yang dikeluhkan driver, yakni suspend akun.

Masalah suspend akun ini disampaikan perwakilan driver saat hearing. Dia mengungkapkan adanya pembekuan akun Gojek atau suspend yang dialami beberapa driver, karena bersuara lantang dalam menyampaikan aspirasi terkait keluhan yang dirasakan oleh seluruh mitra Gojek di Pekanbaru.

Menurut driver ini, aksi menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh para driver beberapa waktu lalu ke Gedung DPRD Pekanbaru murni bentuk gejolak seluruh driver dan tidak ada yang megajak untuk melakukan aksi turun ke lapangan.

"Kami hadir untuk memperjuangkan hak kami, namun beberapa akun driver di-suspend dan saat dikonfirmasi ke pusat ternyata daerah yang melakukan suspend tersebut," jelas perwakilan driver, Doni.

Ditegaskan Doni, para driver tetap meminta program Berkat dihentikan karena dinilai tidak menguntungkan para driver sebagai mitra Gojek, namun hanya menguntungkan  pihak manajemen Gojek Indonesia saja.

"Melalui pertemuan ini (rapat dengar pendapat/hearing, red) kami minta tolong sampaikan ke pusat agar program Berkat ini dihapuskan. Kalau pun dipaksakan jangan hilangkan insentif kami," kata Doni lagi. 

Doni juga mengatakan aksi yang sama juga terjadi di beberapa daerah.

Rapat dengar pendapat lintas komisi ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri bersama Wakil Ketua Ginda Burnama, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait.

Azwendi menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah mediasi lebih lanjut dan akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas persoalan secara detail. Dia ingin keputusan yang dihasilkan dapat menguntungkan mitra dan juga ada kompensasi untuk kota di mana perusahaan itu beroperasi. Tentunya secara legal dan mematuhi aturan daerah.

"Untuk saat ini kita minta persoalan ini segera selesai secara internal," tegasnya lagi.

Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Harmaini Wibowo, hadir dalam hearing ini dan menyarankan agar program Berkat yang saat ini menimbulkan gejolak dikoordinasikan dengan pusat.

"Ke depan, semua kebijakan yang diambil harus dianalisa dampaknya seperti apa," ujar Harmaini. 

Branch Manager Gojek Pekanbaru, Julianda, menyebut, terkait suspend yang dialami oleh beberapa driver, pihak manajemen mengakui bahwa persoalan tersebut bukan merupakan intimidasi.

"Melainkan ada hal-hal yang diperkirakan dilanggar oleh pihak driver sehingga ada sanksi yang yang harus diterima. Bukan intimidasi," katanya menjelaskan.

Dilanjutkannya, untuk program Berkat, merupakan program nasional. Secara implementasi diakui memang ada gejolak di beberapa daerah, dan pihak Gojek Indonesia akan melakukan evaluasi. 

Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Hary B Koriun