Pj Bupati Inhil H Herman memberikan sambutan ketika menghadiri entry meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Senin (19/2/2024). (DISKOMUNFO INHIL UNTUK RIAUPOS.CO)
TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Pemeriksaan oleh lembaga resmi pemerintah diharapkan mampu mendorong tata kelola keuangan yang jauh lebih baik lagi.
Demikian dikatakan Pj Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Herman, ketika menghadiri entry meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Senin (19/2).
Karena agenda tersebut dalam rangka pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pembak Inhil pada tahun anggaran 2023 lalu.
‘’Entry meeting ini sendiri selain bertujuan untuk memperkenalkan diri, juga untuk menjelaskan terkait pemeriksaan yang akan dilakukan,’’ kata Pj Bupati.
Maka itu Pj Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dan menyambut baik kehadiran Tim BPK RI Perwakilan Riau. Dengan harapan proses pemeriksaan yang akan berlangsung nantinya dapat berjalan dengan lancar.
‘’Sekaligus dapat mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi,’’ paparnya.
Oleh karenanya, Pj Bupati menekankan kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil supaya dapat mempersiapkan dan menyajikan data maupun dokumen yang diperlukan.
‘’Serta memenuhi panggilan Tim, dengan tidak diwakilkan sesuai rentang waktu yang ditentukan,’’ tegasnya.
Sementara pengendali teknis Tim Pemeriksa BPK RI Anita Irma Anggriany, dalam penjelasannya menyampaikan, tujuan pemeriksaan interim atas LKPD Pemkab Inhil 2023 ini untuk memberikan kesimpulan hasil reviu atas SPI dan kepatuhan terhadap UU.
‘’Termasuk di dalamnya pengujian kesesuaian dengan SAP atas transaksi-transaksi selama periode berlalu,’’ jelasnya.(ind)
Harry Kane menolak dibandingkan dengan Erling Haaland jelang laga Inggris vs Norwegia dan optimistis The…
Polsek Mandau menangkap pria berinisial MR dalam kasus dugaan peredaran sabu. Polisi menyita 32 paket…
Persaingan Audisi Umum PB Djarum 2026 di Pekanbaru makin ketat. Sebanyak 120 atlet muda masih…
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kuansing telah mencapai 82 persen. Plt Bupati Muklisin meminta kontraktor menjaga…
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…