JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Anggota DPR RI Achmad meminta Pertamina mewakili pemerintah pusat agar memberikan kebebasan kepada Pemprov Riau. Ini terkait dalam mengelola ladang minyak Blok Rokan yang akan habis kontrak dan pindah kelola dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada Agustus mendatang.
Dikatakan Achmad, ini merupakan momentum yang sangat tepat jika pemerintah pusat benar-benar ingin memajukan suatu daerah dengan memberikan keleluasaan dalam mengelola sumber dayanya sendiri.
"Itu kan yang selalu digaungkan oleh pemerintah pusat untuk kemajuan daerah. Inilah kesempatannya, dan Indonesia akan maju apabila daerahnya juga maju," ujar Achmad di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (1/2).
Achmad mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak memberikan kebebasan pengelolaan bagi Pemprov Riau. Sebab potensi Riau untuk melakukan kegiatan tersebut juga tidak perlu diragukan.
"Jika soal SDM pemerintah bisa melakukan transfer ilmu. Itu hanya proses saja. Jika modal kurang kan bisa juga dibantu support dana segar entah itu berupa utang. Itukan mudah saja sebenarnya. Pertamina juga awalnya kan nggak langsung-langsung besar saja," jelasnya.
Lebih lanjut, mantan Bupati Rokan Hulu dua periode tersebut juga meminta Pemprov Riau agresif dalam memanfaatkan peluang ini. Apalagi Riau juga sudah membuktikan kemampuannya dalam mengelola ladang minyak Blok Langgak yang dikelola oleh SPR dan Blok Siak dikelola oleh BSP.
"Ini sebenarnya menguji kemampuan dan kelihaian Pemprov Riau memanfaatkan peluang ini. Dan Riau sudah buktikan bahwa mampu untuk itu. Contoh saja dua blok tersebut berjalan lancar," ungkapnya.
Sementara itu Forum Pemuda Riau Jakarta Junaedi mendesak Pemprov Riau untuk melakukan langkah kongkret untuk mengambil peran penting pengelolaan Blok Rokan. Ia menyebut, pemprov harus terbuka dan menyampaikan bagaimana perkembangan kerja sama tersebut.
"Gubernur Riau Syamsuar harus terbuka. Apa yang menjadi kendala biar kita carikan jalannya. Tapi saya lihat tidak ada informasi dan dari Pemprov Riau atau setidaknya buka ruang diskusi. Padahal ini sangat penting," pungkasnya.(yus)
