Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pernyataan beberapa DPD I Golkar yang meminta Munas dipercepat membuat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto panas dingin. Konon, dia sempat disebut menghubungi beberapa pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) untuk mengcounter pernyataan dari DPD I ini.
Biasanya Munas digelar Oktober, tapi kali ini anggota DPD I meminta agar secepatnya Munas digelar karena Golkar terpuruk di Pemilu 2019. ’’Sebanyak 25 DPD I sudah meminta untuk mempercepat Munas di akhir Juli. Ketua Umum Golkar harus mendengarkan aspirasi anggotanya. Karena sudah gagal, selayaknya harus mempercepat Munas dan mundur, jangan panik terus menekan dan meminta beberapa yang lain untuk melawan permintaan ini,’’ tegas Azis.
Dia menegaskan, bahwa selama ini banyak kader yang lebih cakap dan lebih baik dari Airlangga. Nama-nama yang menurutnya cakap menjadi pemimpin antara lain Azis Syamsudin, Agus Guniwang, Zainuddin Amali, Ridwan Hisjam, Bambang Soesatyo, Melcias Mekeng, Wisnu Suhardono (Ketua DPD I Golkar Jateng).
’’Yang muda juga ada, sebut saja salah satunya seperti Doly Kurnia, namanya juga layak dipertimbangkan,’’ tegas Azis. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum AMPG, salah satu sayap Golkar, Abdul Azis juga memiliki pandangan yang sama tentang kondisi partai saat ini.
’’Kalau memang pencapaian ini dianggap berhasil kenapa takut untuk melaksanakan Munas secepatnya, atau apabila tidak berani melaksanakan Munas lebih baik saya sarankan ketum AH mundur saja,’’ ujar Abdul Azis, pada Rabu (29/5/2019).
Arus penyeberangan Roro Bengkalis meningkat jelang Iduladha. Pengendara motor bahkan harus antre hingga empat jam.
Pemkab Inhu menggratiskan tiket masuk, parkir, dan tempat jualan di Wisata Danau Raja Rengat selama…
Polres Kampar menangkap tiga terduga pelaku pencurian empat ekor sapi milik warga Kuok dengan kerugian…
Penjualan kambing kurban di Pekanbaru masih lesu saat Iduladha. Pedagang mengaku pembeli tahun ini menurun…
Bapenda Pekanbaru menggelar razia pajak kendaraan dan menemukan banyak kendaraan menunggak pajak hingga tiga tahun.
Pemprov Riau menetapkan Muhammad Haris sebagai Direktur PT SPR dan Sri Irianto sebagai komisaris melalui…