Jatah Menteri Demokrat Tergantung Partai Koalisi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sikap politik Partai Demokrat semakin terang pasca Pemilu 2019. Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan bergabung dengan pemerintah. Namun, masuknya partai berlambang bintang mercy itu bergantung partai koalisi Jokowi. Begitu juga jatah menteri di kabinet nanti.

 

Syarief Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tidak menampik keinginan partainya bergabung dengan kubu Jokowi – Ma’ruf Amin. Menurut dia, mayoritas kader partainya ingin bergabung dengan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih itu.

"Suara-suara kader ingin mendukung Jokowi," terang dia saat dihubungi JPG kemarin (13/8).

Politikus yang bernama asli Sjarifuddin Hasan itu  mengatakan, Partai Demokrat mempunyai hubungan baik dengan Jokowi. Namun, dia belum yakin dengan sikap partai pendukung Jokowi dengan bergabungnya Demokrat ke pemerintah. Apakah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bisa menerima? Menurut Syarief, itu juga masih menjadi pertanyaan.

Dalam koalisi, kata dia, dibutuhkan kebersamaan.  Syarief menambahkan bahwa kecocokan dan kebersamaan bisa dibangun jika Demokrat sudah bergabung dalam Pemerintahan Jokowi nanti.

Ferdinand Hutahaean, ketua divisi advokasi dan hukum Partai Demokrat mengatakan, mendukung Pemerintahan Jokowi merupakan sikap resmi partainya. Menurut dia, opsi tersebut sudah diputuskan 40 hari setelah meninggalnya istri SBY, Ani Yudhoyono. "Memang belum diumumkan secara resmi," kata dia.

Bergabungnya Partai Demokrat ke kubu Jokowi akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum Partai Demokrat SBY atau Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Pengumuman masih menunggu waktu yang tepat. Saat ini, lanjut Ferdinand, partainya masih terus melakukan komunikasi dengan Jokowi dan partai koalisi pendukungnya.

Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah politik Partai Demokrat yang akan bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Kami senang, walaupun mereka bergabung setelah pemilu selesai. Sejak awal PDIP ingin koalisi besar," tuturnya saat dikonfirmasi JPG.

Namun, kata dia, keputusan untuk menerima gabungnya Partai Demokrat bukan hanya dari PDIP, tapi dari semua partai koalisi Jokowi. Jadi, semuanya bergatung dengan keputusan bersama partai koalisi dan Presiden Jokowi. Begitu juga jatah menteri di kabinet Jokowi juga akan dibicarakan bersama para ketua umum partai.

Menurut dia, tentu ada reward bagi partai yang bergabung. Namun, bukan hanya jabatan menteri atau kepala lembaga. Bisa mendapat posisi di DPR maupun MPR. "Bisa juga jabatan dubes. Kan banyak sekali," ungkapnya. Posisi itu akan dibahas setelah resmi bergabung. Saat ini, ucap dia, secara resmi Partai Demokrat belum masuk pemerintahan Jokowi.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat DPP PDIP itu menambahkan, boleh saja Partai Demokrat bergabung, tapi partai itu harus konsisten dengan sikapnya. Jika bergabung, maka mereka harus mendukung pemerintah. Bukan menyatakan bergabung, tapi tetap mengkritik pemerintahan.

Abdul Kadir Karding, ketua DPP PKB mengatakan, semua keputusan ada di tangan Jokowi. Menurut dia, jika Jokowi setuju menambah koalisi, tentu hal itu akan dibahas dengan partai-partai koalisi.

"Keputusannya seperti apa? Ya, kita tunggu saja nanti," terang dia. Pihaknya akan menunggu arahan dari Jokowi.(lum/jpg)

Editor: Arif Oktafian