JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Usai hajatan Pilpres 2019, partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf mulai meminta jatah kursi menteri. Misalnya saja PKB meminta 10 kursi menteri, dan Nasdem mengajukan 11 kadernya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan Presiden Jokowi akan adil dalam pembagian jatah menteri. Banyaknya porsi menteri dilakukan berdasarkan perolehan suara partai di Pemilu 2019 ini.
‘‘Jadi tidak mungkin PDIP lebih sedikit dari PPP tidak mungkin atau sebaliknya tidak mungkin,†ujar Karding kepada wartawan, Sabtu (6/7).
Namun demikian keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi dalam menentukan orang-orang di dalam kabinetnya. Sehingga PKB menunggu saja keputusan dari Presiden Jokowi ini.
“Kita tunggu saja seperti apa nanti apakah mereka ini berasal dari partai atau nonpartai, sementara Pak Jokowi sudah menyatakan saya tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik,†katanya.
PKB juga tidak mempermasalahkan apabila Presiden Jokowi nantinya menginginkan menteri tidak rangkap jabatan di partai politik. Baginya semua yang diputuskan Presiden Jokowi ‎akan diikuti oleh partai besutan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini. ‘’Kami ikut pak Jokowi saja. Kalau suruh lepas-lepas, kalau boleh-boleh saja,†ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan, dalam menyusun kabinetnya ke depan Presiden Jokowi harus mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya adalah beberapa kementerian yang jangan diisi dari partai politik.