PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pengamat politik dan pemerintahan Riau, Tito Handoko menilai sikap Gubernur Riau Syamsuar yang diduga menggunakan aset negara untuk kepentingan politik adalah hal yang salah. Pasalnya, ranah birokrasi tidak bisa dicampurkan dengan ranah politik.
"Selaku kepala daerah, Syamsuar sebenarnya memiliki latar belakang dari seorang birokrat. Mestinya ia sudah paham soal membedakan mana yang wilayah politik dan mana wilayah administrasi pemerintahan," katanya.
Menurut Tito, saat ini Syamsuar sudah terjebak dalam praktik politik di tubuh birokrasi. Yakni diduga dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik dirinya dan partai.
"Hal tersebut tentunya salah, kemudian juga melanggar etika pemerintahan, etika pejabat publik. Di mana ia tidak bisa membedakan mana wilayah politik dan mana wilayah administrasi pemerintahan," ujar dosen ilmu pemerintahan Fisip Unri tersebut.
Menurut Tito, Syamsuar yang sudah malang melintang di dunia demokrasi dan juga pernah menjabat sebagai ketua partai di tingkatkan kabupaten, apa yang dilakukannya saat ini seperti pepatah menepuk air di dulang.
"Kalau menepuk air di dulang tentu airnya terkena muka sendiri kan. Maksudnya, selaku pejabat publik yang sudah malang melintang dunia birokrasi, tahu aturan dan regulasi terkait barang milik negara, seharusnya hal tersebut tidak terjadi," paparnya.
Untuk itu, Tito juga menyarankan Syamsuar untuk melakukan evaluasi setiap aktivitas politik yang dilaksanakannya. Jangan sampai lagi mencampur baur wilayah politik dan administrasi pemerintahan.
"Ada apa dengan Pak Syamsuar, dalam tahun ini saja sudah banyak blundernya dan itu sangat fatal. Untuk itu ia perlu evaluasi, orang-orang dekatnya juga perlu dievaluasi juga," katanya.
Terkait adanya pihak yang ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan aset negara oleh Syamsuar tersebut, Tito mendukungnya, karena hal tersebut juga merupakan bentuk kontrol masyarakat.
"Itu bagus, jadikan hal tersebut menjadi tamparan bagi pejabat publik bahwa kekuasaan itu ada batasnya dan tidak semena-mena. Menurut saya, justru harusnya lebih banyak civil society yang melaporkan penggunaan aset negara oleh kepala daerah untuk kepentingan politik itu," ujarnya. Terkait hal itu saat dikonfirmasi, Gubri Syamsuar enggan berkomentar dan menyebutkan masih ada rapat yang diikutinya.(fiz)
Laporan: SOLEH SAPUTRA (Pekanbaru)
