JAKARTA (RIAUPOS) – Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, upaya pembajakan kepemimpinan politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.
A Khoirul Umam yang juga Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) di Jakarta, Senin (1/2/2021), mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan partainya.
"Wajar AHY merespons cepat dan tegas, karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata dia.
Sikap responsif AHY itu, menurut Umam, patut dipahami. Sebab, jika tidak diantisipasi, upaya pembajakan kepemimpinan politik itu bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.
Umam mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Berkarya. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi. Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi dari Menkum-HAM, mereka, kata dia, menjadi terkaget-kaget.
“Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apa pun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja. Mereka harus waspada," kata Umam.
Oleh karena itu, kata Umam, sikap tegas dan responsif AHY itu bisa dipahami sebagai upaya untuk membentengi partainya dari cara-cara politik kotor yang mencoba membajak kepemimpinan organisasi melalui jalan pintas.
“Cara-cara semacam itu jelas tidak elok dan tak sesuai etika berdemokrasi. Otak pelakunya tak pantas menjadi pemimpin negeri,” kata Umam menegaskan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).
Sumber: News/Antara/JPG
Editor: Hary B Koriun
