Penambahan Aparat Dan Blokir Internet Tak Akan Pulihkan Papua

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Kondisi di Jayapura, Papua, pada Jumat (30/8/2019) dilaporkan mulai membaik, setelah sehari sebelumnya pecah kerusuhan. Pada hari yang sama, Presiden Jokowi menginstruksikan pemulihan situasi di Papua, sesuatu yang dinilai tak akan berhasil jika Pemerintah masih memblokir akses internet dan melakukan pendekatan keamanan.

Kepada awak media di Jakarta, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan situasi di Jayapura telah kondusif.

ABC juga menerima laporan bahwa sebagian besar pengunjuk rasa telah kembali ke wilayah masing-masing.

"Keadaan hari (30/8/2019) ini sejak pagi, massa demonstran yang (ada) di kantor Gubernur Papua, setelah memperhatikan kondisi, mereka sepakat untuk bubar dan kembali ke tempat masing-masing di Jayapura, Abepura, Waena dan Sentani," ujar Pendeta Matheus Adadikam dari Elsham Papua melalui pesan teks.

Untuk memulihkan kembali kondisi Jayapura, Polri juga telah mengirimkan tambahan pasukan.

"Salah satunya ini penambahan perkuatan, dari Polda Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Mako Korbrimob masing-masing 250 personel dalam langkah memulihkan situasi keamanan di wilayah Jayapura dan sekitarnya," sebut Dedi

"Jumlah total saat ini, TNI-Polri Jayapura 2.500 personel, itu hanya Jayapura," tambahnya.

Pada Jumat (30/8/2019) malam, Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan dilakukannya pemulihan terhadap kondisi Papua.

"Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya."

Pernyataan itu disampaikan Presiden setelah mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa anggota Kabinet.

Para anggota Kabinet yang hadir di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi, sekali lagi, juga menegaskan ia tak akan memberi ruang kepada pelaku anarkisme dan rasisme.

"Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis."

"Saya juga, saya ulang lagi, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun."

Presiden Indonesia ke-7 ini menyampaikan keyakinannya bahwa warga Papua adalah warga yang mencintai perdamaian, dan cinta kepada Indonesia.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal