JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua sedang mengusut kasus penyebaran video porno yang korbannya adalah mantan Anggota DPRD Mimika periode 2004-2009, berinisial MM. Saat ini, baru satu orang yang diamankan karena diduga melanggar UU ITE.
Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyebaran video porno tersebut. “Saat ini tim Krimsus Polda Papua untuk back up kasus tersebut,” jelas Kamal, Senin (24/8).
Untuk diketahui, kasus video mesum ini beredar hampir dua pekan melalui grup Whatsapp di Mimika, diantaranya grup panitia Pesparawi, grup Papeda (Papua penuh damai), grup Pemkab Mimika, grup Papua dan solusi.
Sementara itu,Tokoh masyarakat adat Mimika, MM yang juga korban mengaku dijebak oleh oknum pejabat lantaran tidak senang kebijakannya dikritisi. Padahal menurut dia, aspirasi warga negara dijamin oleh konstitusi dan sebagai pengawasan juga. “Kita sebagai masyarakat punya hak dan pioneer untuk memberikan masukan, karena semuanya mandul, DPR mandul,” kata MM.
Tetapi, MM menyayangkan aspirasi warga yang mau berpartisipasi membangun daerah Mimika malah direspon tidak baik. Bahkan, menjebak dengan menyebarkan video porno yang dianggap melanggar UU ITE. “Saya sangat menyesal karena dijebak kepentingan politik pribadi. Saya sebagai korban,” ujarnya.
Oleh karena itu, MM meminta keadilan kepada penegak hukum agar pelaku penyebaran video porno yang dianggap melanggar UU ITE ini ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. “Hukum lebih tinggi dari yang lainnya, karena hukum dewa untuk penolong kita. Saya minta keadilan sesuai UU ITE. Saat ini kasus ditangani Polda Papua, saya sudah dimintai keterangan,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
MPP Inhil menambah layanan haji dan umrah. Masyarakat kini bisa mengurus keperluan ibadah secara mudah…
Polisi mengamankan 29 sepeda motor saat patroli balap liar di Simpang Garoga, Duri, guna menjaga…
Unri bersama Tanoto Foundation membangun sistem digital soft skills mahasiswa terintegrasi, terukur, dan menjadi bagian…
Pemprov Riau mewajibkan investor menyimpan dana di BRK Syariah sebagai langkah memperkuat bank daerah dan…
Pedagang mendesak Pasar Bawah Pekanbaru segera dioperasikan sebelum Ramadan setelah dua tahun revitalisasi belum juga…
Pemkab Rohul menggratiskan pendidikan atlet difabel Niken hingga Paket C serta memberi uang pembinaan atas…