2 PNS Pemprov Tersangka Korupsi Proyek Transmigrasi di Inhil

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan empat orang tersangka dugaan korupsi proyek permukiman kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Saat ini, penyidik tengah berupaya merampungkan proses pemberkasan perkara. 

“Iya, kita sudah tetapkan empat orang tersangka,” ungkap Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto kepada Riau Pos, Selasa (13/8). 

Keempat tersangka itu, disebutkan Sunarto, dua di antaranya merupakan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Lalu, dua tersangka lainya dari pihak rekanan dan konsultan pengawas proyek pada tahun 2016 silam. 

“Berkas perkara sudah tahap I (dilimpahkan ke Kejaksaan), namun P-19. Saat ini, penyidik berupaya melengkapi pentunjuk JPU (Jaksa Penuntut Umum, red),” singkat mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Untuk diketahui, perkara tersebut terjadi pada waktu bulan Juli hingga Desember 2016. Di mana, dalam SPDP yang diterima Kejati Riau, tempat kejadian perkara berada di Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri, Inhil.

Berdasarkan data yang dihimpun, pengerjaan proyek itu menggunakan biaya yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016. Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengerjakan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau.

Untuk pengerjaan fisik, diketahui dilaksanakan oleh PT BPN dengan nilai penawaran Rp16 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp18 miliar. Sementara untuk jasa konsultasi pengawasan dilaksanakan oleh CV SC dengan nilai pagu hampir Rp400 juta.(rir)