Tak perlu hujan deras. Hujan dengan intensitas sedang saat ini telah menjadikan Kota Bertuah ini penuh “kuah”. Banjir ada di mana-mana, menghambat kendaraan hingga merambat ke rumah-rumah. Kerusakan elektronik, kendaraan, bahkan pengungsian telah jadi cerita biasa. Saat banjir ada di mana-mana, Pemko Pekanbaru ada di mana?
RIAUPOS.CO – Banjir di beberapa titik jalan akibat hujan intensitas sedang sudah jadi hal biasa di kota ini. Perumahan juga sudah tak terhitung yang terus digenangi. Makin lama, makin tak terkendali.
Roni, salah seorang warga yang tinggal di Perumahan Graha Fauzan Asri mengatakan, banjir di perumahan ini makin parah dari hari ke hari. Banjir terparah yang dialami warga kompleksnya terjadi pada tahun 2021 lalu. Luapan Sungai Sail menyebabkan air masuk hingga 1,5 meter ke permukiman. Di sini ada sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang semuanya kebanjiran.
Sampai saat ini, belum ada solusi untuk mengatasi banjir tersebut. Pemerintah seakan tutup mata dan entah ada di mana. Sibuk dengan kegiatan sendiri, mempersolek perkantoran. Sedangkan warga, harus selalu siap siaga ketika hujan deras datang. Karena ketika banjir, seluruh barang harus diangkut ke tempat yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kerusakan, khususnya pada alat-alat elektronik.
“Ya memang harus dibawa (barang-barang, red). Memang pernah kejadian, kulkas gak sempat dibawa keluar. Akhirnya terendam air. Memang waktu itu listrik sudah putus. Tapi yang namanya elektronik kan ga boleh terendam air,” sebutnya.
Ia berharap, ada solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi luapan pada Sungai Sail. Karena bila dibiarkan terus-menerus, banjir akan semakin parah. Dan pemukiman yang terdampak akan semakin meluas. Apalagi, sambung dia, jumlah permukiman masyarakat di kelurahan yang berada di sekitar Sungai Sail sangat padat.
“Di sini kan banyak perumahan. Tak sedikit jumlah KK di sekitar sini,” imbuhnya.
Selain Perumahan Graha Fauzan Asri yang berada di Jalan Wicaksana, ada juga Perumahan Pesona Harapan Indah di Jalan Cengkeh, Kelurahan Tangkerang Labuai yang jadi langganan banjir. Selain di Bukit Raya, ada juga perumahan di Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail yang juga kerap mengalami kebanjiran. Untuk di wilayah Sungai Siak, ada Perumahan Witayu, Kelurahan Sri Meranti. Sedangkan untuk di wilayah Tampan, juga terdapat beberapa permukiman.
Sementara itu, di wilayah Tampan, dari catatan Riau Pos setidaknya ada 4 perumahan yang kerap terjadi banjir. Di antaranya Perumahan Taman Cipta City, Perumahan Pantura, Perumahan Safitri dan Perumahan Cahaya Permata. Empat perumahan ini berada di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan.
Lubis, salah seorang warga Tampan menuturkan, memang saat ini intensitas hujan deras cukup jarang terjadi dengan waktu yang lama. Namun, beberapa permukiman tetap saja mendapat imbas luapan drainase.
”Iya memang yang sampai parah kali enggak ada. Tapi yang parah itu jalan lah. Terutama akses jalan utama seperti Jalan Suka Karya, luapan dari drainasenya masuk ke permukiman di sana,” sebutnya.
Master Plan Sudah Ada
Sebenarnya, rencana mengatasi banjir sudah dimiliki kota ini. Bentuknya sebuah dokumen master plan, yang dibuat dengan dana miliaran rupiah sejak 2020 lalu. Sayangnya, master plan itu masih “disimpan di laci”. Belum difungsikan dengan baik karena anggaran Pemko Pekanbaru tersedot untuk proyek yang lainnya yang prestisius. Misalnya proyek perkantoran Tenayan Raya.
Pengamat perkotaan Dr Ikhsan MSc mengatakan bahwa sebetulnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah memiliki master plan pengendalian banjir. Pada 2020 lalu, dia sendiri yang menjadi team leader pembuatan master plan dimaksud.
“Pemko sudah punya master plan pengendalian banjir. Penanganan banjir tidak bisa sepotong-sepotong. Karena saluran kan terhubung dari hulu ke hilir. Pertama saya sarankan supaya pemko dan pemprov itu bekerja berdasarkan arahan dari master plan pengendalian banjir,” ucap Ikhsan kepada Riau Pos, Sabtu (11/6).
Dikatakan dia, di dalam master plan tersebut terdapat pengendalian banjir yang komprehensif berdasarkan kajian yang telah dilakukan di lapangan. Namun begitu, bila pemerintah ingin melakukan eksekusi untuk jangka pendek, ia memiliki beberapa saran. Yang mesti dilakukan terlebih dahulu adalah pembersihan saluran yang menjadi prioritas.
Dikatakan Ikhsan, ada beberapa sungai yang harus menjadi atensi pemko. Di antaranya adalah Sungai Sail, Sungai Sibam, anak Sungai Kampar dan Sungai Kelulut.
“Itu yang besar-besar. Itu memang salurannya harus dibersihkan. Dinormalisasi. Dimulai dari hilir. Sekarang kan kayak Sungai Sail sudah menyempit, sudah banyak endapan. Itu harus berlanjut dikerjakan, jangan sepotong. Terus begitu. Sungai Sibam begitu juga. Sungai Kelulut kalau arah kota,” terangnya.
Selain itu, dia juga menyarankan agar dilakukan pembersihan saluran drainase di perkotaan. Karena menurut kajian dia, kondisi drainase di wilayah perkotaan sudah banyak endapan. Sehingga terjadilah pendangkalan. Bila saluran drainase perkotaan bisa dibersihkan secara menyeluruh, ia meyakini 50 persen persoalan banjir di Pekanbaru sudah selesai.
“Untuk jangka panjang, penyelesaian saluran pelebaran itu sudah ada di master plan. Kalau mau kerja cepat, lakukan pembersihan di jalur utama. Itu sudah ada di master plan. Tinggal diacu saja. Titik masalahnya sudah ada itu (di master plan). Jadi enggak perlu survei lagi,” sebutnya.
Belum Diperdakan
Diakui dia, yang menjadi persoalan serius adalah master plan yang ada saat ini sama sekali belum diperdakan. Bahkan belum ada dokumen resmi setingkat peraturan wali kota (Perwako) sekali pun, yang memandu dan mengikat Pemko untuk menyusun anggaran dalam pelaksanaannya. Makanya, tidak ada landasan hukum mengenai pelaksanaan master plan dan peraturan besaran saluran. Ini pula yang menyebabkan Pemko Pekanbaru lalai, bahkan mengabaikan pelayanan publik yang satu ini.
“Belum diperwakokan maupun diperdakan. Menurut saya idealnya diperdakan. Itu ada dasar hukum penentuan lebar saluran. Lebar saluran sekarang tak menentu. Misal ada 4 meter, padahal menurut kebutuhan 6 meter. Ada juga saluran tinggal 1 meter, aslinya 3 meter. Kalau tidak ada perda, masyarakat tidak ada dasarnya,” sambungnya.
Selanjutnya, bila diperdakan, juga ada dasar untuk pengaturan saluran primer seperti di kawasan Jalan Sudirman. Sehingga para pengembang juga memiliki kewajiban untuk menyediakan drainase sesuai dengan perda yang ada. Berbeda dengan kondisi saat ini. Yang mana banyak pembangunan tanpa memikirkan saluran drainase sebagai yang utama.
Kembali soal master plan, Ikhsan menyebut untuk pembangunan pengendalian banjir diperkirakan membutuhkan anggaran sebanyak Rp400 miliar. Bila dianggarkan per tahun Rp50 miliar, maka penyelesaian master plan drainase bisa selesai dalam 8 tahun. Namun bila bisa dianggarkan sebesar Rp80 miliar dalam satu tahun APBD, maka bisa selesai dalam 5 tahun. Ia yakin hal itu bisa terwujud. Asalkan penganggaran sesuai dengan perencanaan.
“Menurut saya 5 tahun bisa selesai lah tu. Tapi harus komitmen pada penganggaran. Jangan untuk lain-lain lagi. Mengaculah ke master plan itu,” pungkasnya.
Jadi Perhatian Pj Wako
Ada banyak faktor terjadinya banjir di Pekanbaru. Faktor pertama ialah, drainase sempit dan mendangkal. Lalu drainase jadi tempat buangan. Selain itu, pembangunan tidak memperhatikan dampak lingkungan, alias membangun tanpa aturan. Ditambah lagi, pengawasan dari OPD terkait tidak berjalan sesuai tupoksinya.
Persoalan ini ditegaskan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, mulai menjadi perhatiannya usai dilantik menjadi Pj Wako Pekanbaru. Dibuktikannya, setiap ada laporan masyarakat, dia langsung menindaklanjuti. Ini juga sudah menjadi atensi Gubernur Riau. Dia pun mulai rajin melakukan tinjauan langsung ke wilayah banjir dan rawan banjir.
Muflihun menyampaikan, dari aksi cek lapangan itu, dia menemukan salah satu penyebabnya, banyak drainase yang tersumbat oleh sampah. Dari sini, OPD terkait melakukan upaya normalisasi guna mengembalikan fungsi drainase dan parit.
“Ini penyumbatan oleh sampah di parit-parit dan drainase. Makanya saya minta juga pengawasan Pak RT/RW, dan lurah. Ketika ada masyarakat yang buang sampah sembarangan tolong ditegur, dilarang,” ujar Muflihun.
Cara mengatasi ala Muflihun, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah dalam penanganan masalah sampah dan banjir. Minimal masyarakat bisa menjaga dan membuang sampah pada tempatnya dan pada waktu yang ditentukan.
“Kami imbau masyarakat untuk jadwalkan buang sampah dengan betul, saya rasa (masalah) sampah bisa hilang. Seperti ruko juga tolong buat tong sampah,” ulasnya.
Ia menambahkan, dalam mengatasi masalah banjir, selain upaya normalisasi drainase dan parit jalan, pemerintah kota juga telah melakukan normalisasi sungai. Sungai Sail dan Sungai Sibam tengah dilakukan normalisasi oleh Dinas PUPR.
‘’Saya minta OPD terkait soal penanganan banjir ini harus bergerak segera, dan beri peringatan kepada yang menyebabkan banjir,’’ tuturnya.
Selain masyarakat, dan juga OPD terkait bersama tim satgas sampah harus bergerak, dan juga PUPR serta juga minta dukungan dari Forkopimda Pekanbaru sama-sama menjaga dan mengawasi perilaku buang sampah sembarangan ini.
Masuk Program 100 Hari Kerja Pj Wako
Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi menegaskan, bahwa dirinya sudah mendapatkan perintah langsung dari Pj Wako, di samping sudah menjadi tupoksinya soal penanganan banjir Pekanbaru.
‘’Sesungguhnya setiap hari kita sudah menjalankan tupoksi. Ada pasukan kuning dan alat berat yang selalu kita arahkan setiap hari normalisasi,’’ kata Indra.
Dia juga menegaskan, pasca Pj Wako dilantik, sudah ada instruksi ke PUPR untuk segera menyelesaikan masalah banjir.
‘’Ini juga masuk program 100 hari kerja Pj,’’ kata Indra lagi.
Selain itu, ditegaskan Indra, pihaknya juga setiap hari melakukan introspeksi pembersihan kota ini di beberapa titik di Pekanbaru.
“Hasilnya pascahujan, sejumlah titik sudah mulai bagus. Biasanya dua jam hujan, banjir. Seperti jalan Paus, Arifin Achmad depan Raja Koffee mulai membaik,’’ klaimnya.
Disampaikannya lagi, begitu juga di Jalan Delima, HR Soebrantas (depan putri tujuh). Masuk wilayah Tampan, Jalan Guru Sulaiman. Artinya sejumlah titik mulai berkurang genangan airnya, meski belum maksimal.
“Kami akan maksimalkan terus sesuai dengan master plan banjir penanganannya,’’ tambahnya.
Artinya, ditegaskannya, walaupun habis banjir, kalau misalkan 100 persen ada progress.
‘’Biasanya genangan satu jam, sekarang tinggal 20 menit,’’ klaim Indra.
Sampai saat ini, disampaikan Indra, bahwa pihaknya dalam penanganan banjir mengacu pada master plan banjir. ‘’Kendala selama ini itu soal anggaran, dan juga kami sharing dengan provinsi untuk penanganan bersama,’’ tuturnya.(nda/gus/muh)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru