Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menegaskan kepada kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan yang bersifat koruptif(Dery Ridwansah/JawaPos.com
JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia tidak perlu khawatir ditangkap lembaga antirasuah jika tak berperilaku koruptif. Kepala daerah diminta tidak ragu membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat di daerah masing-masing sepanjang sesuai peraturan yang berlaku dan tak bersifat koruptif.
“Kepala daerah tidak perlu takut jika tidak melakukan korupsi,†kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Selasa (8/10).
Basaria menuturkan, pihaknya pasti memilah secara tepat sesuai regulasi dan bukti yang ada, antara penyelenggara negara yang melakukan korupsi dengan penyelenggara negara yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.
“Karena itu juga KPK akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah-daerah di seluruh Indonesia,†beber Basaria.
Seperti diketahui, KPK baru saja menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Perdagangan serta Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.
Tak hanya Agung, status tersangka juga disematkan KPK kepada orang kepercayaan Agung Ilmu Mangkunegara bernama Raden Syahril; Kepala Dinas PUPR, Syahbuddin; dan Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri serta dua pihak swasta bernama Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.
Penetapan status tersangka itu dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Utara, Minggu (6/10) malam.
Berdasar itu, lanjut Basaria, pihaknya akan terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, inspektorat daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, untuk menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas.
“Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia,†pungkas Basaria.
Sumber :Jawapos.com
Editor : Deslina
Persidangan perkara korupsi mantan Sekda Kuansing Zulkarnain mengungkap transaksi bernilai total Rp2,9 miliar di dua…
Kebakaran melanda teras lantai enam Gedung Kejati Riau akibat dugaan korsleting listrik, petugas DPKP Pekanbaru…
Tim roadshow Honda DBL with Kopi Good Day 2026 Riau hadir menyapa para pelajar SMA…
Dinas PUPRPKP Kabupaten Indragiri Hulu mencari solusi anggaran senilai Rp500 juta usai Jembatan Sarang Elang…
Konsulat Malaysia di Pekanbaru menggelar Pameran Kebudayaan Internasional 2026 di UIN Suska Riau dengan menyuguhkan…
Pemprov Riau melalui Dinas PUPR-PKPP mulai melebarkan Jalan HR Soebrantas dan Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru…