JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mulus menuju orang nomor satu di TNI. Sabtu (6/11) Komisi I DPR memberikan persetujuan penunjukan Andika sebagai calon panglima TNI setelah melewati proses uji kepatutan dan kelayakan.
”Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI," tutur Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Selanjutnya, Komisi I DPR akan membawa hasil fit and proper test itu untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
Uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI kemarin berlangsung dua sesi. Pada 30 menit pertama, rapat dengar pendapat umum (RDPU) itu digelar terbuka. Andika menyampaikan delapan fokus implementasi.
Mengawali fit and proper test, Andika menyampaikan visi dan misi. Dia menginginkan TNI dianggap sebagai bagian dari masyarakat. ”Berangkat dari vision statement, saya memilih TNI adalah kita," ungkapnya.
Andika berharap, di bawah kepemimpinannya nanti, TNI dapat dilihat masyarakat sebagai organisasi yang apa adanya. Dalam arti, masih banyak kekurangan yang memang perlu dibenahi. ”Tetap banyak yang bisa kita lakukan. Sebagai orang yang punya keterbatasan pun kita punya cara berbeda dalam mengejar apa yang harus kita selesaikan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Andika menyampaikan fokus implementasi. Pertama, penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Menurut dia, tugas-tugas TNI selama ini sudah diatur dalam undang-undang. ”Tetapi, memang implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan," ujarnya.
Dia pun menegaskan akan berupaya agar tugas-tugas TNI tidak mengambil kewenangan kementerian atau lembaga lain. ”Kita tidak bisa lagi seenaknya bertindak seolah-olah kita punya kewenangan," lanjut Andika.
Kedua, penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan udara. Ketiga, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Keempat adalah peningkatan operasional siber. Menurut Andika, saat ini siber tidak bisa dihindari sehingga harus menjadi fokus TNI.
Kelima, peningkatan sinergisitas intelijen, terutama di wilayah konflik, baik horizontal maupun vertikal. Salah satu yang disoroti adalah konflik di Papua. Lalu, yang keenam adalah pemantapan interoperabilitas trimatra terpadu dalam pola operasi TNI. Andika ingin mengintegrasikan doktrin, taktik, hingga strategi antara matra darat, laut, dan udara.
Ketujuh adalah penguatan integrasi penataan organisasi agar TNI dapat lebih adaptif. Terakhir, poin kedelapan adalah diplomasi militer yang sesuai kerangka kebijakan politik luar negeri. Detail dari delapan fokus tersebut kemudian dipaparkan Andika secara tertutup.
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, pemaparan Andika sangat realistis dan membumi. Andika dinilai memahami keadaan TNI dan negara di tengah pandemi.
Effendi memberi catatan terkait masa kepemimpinan Andika yang terbilang singkat, yakni hanya setahun. Salah satunya, merumuskan formula untuk menyiasati anggaran. ”Yang selama ini kami lihat sesuai renstra dan MEF itu kan minimum saja belum kita capai. Tapi, dia menyiasati bagaimana rumusannya nanti agar poin MEF bisa diterjemahkan sesuai situasi kekinian," lanjut dia.
Komisi I mendorong agar anggaran TNI bisa digunakan dan dibelanjakan untuk hal-hal yang jauh lebih efektif. Selain itu, komisi I mengapresiasi rencana Andika mengadakan latihan lanjutan Garuda Shield pada awal tahun yang melibatkan delapan negara dengan tujuan membangun soliditas kawasan.
Terpisah, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa dirinya sangat yakin DPR telah melaksanakan fit and proper test dengan sebaik-baiknya. ”Dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sehingga KSAD dapat disetujui sebagai panglima TNI berikutnya," terang dia.
Sebagai pendahulu, Hadi mengucapkan selamat atas keberhasilan Andika menjalani uji kepatutan dan kelayakan. "Pesan saya, selamat bertugas dan jadikan medan tugas ini sebagai ladang ibadah," ungkap Hadi.
Di bagian lain, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan, panglima TNI harus memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di Papua. "Panglima TNI yang baru harus menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa yang diduga melanggar HAM berat," bebernya.
Khususnya, kata dia, yang terkait dengan konflik bersenjata tanpa memunculkan masalah pelanggaran HAM. "Mengingat saat ini situasi di Papua memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dengan kelompok-kelompok bersenjata," ujarnya.
Terkait hal itu, anggota Komisi I Syarief Hasan mengungkapkan, dalam fit and proper test, Andika menyatakan akan melakukan pendekatan berbeda dalam menangani konflik Papua. "Beliau akan fokus tentang Papua. Pendekatannya akan lebih banyak pada pendekatan sosial, nanti beriringan dengan pendekatan hukum. Jadi lebih komprehensif," ungkap Syarief.(deb/syn/c6/fal/jpg)