Minim Anggaran, Daerah Harus Lobi Pusat

BANGKINANG, (RIAUPOS.CO) – Kabupaten Kampar menghadapi masalah pengurangan APBD. Hampir setiap tahun, sejak beberapa tahun terakhir, terus terkoreksi. Salah satu dampaknya, pembenahan infrastruktur pendidikan seperti sekolah melambat. Dana hibah dari pusat juga tidak maksimal, hingga perbaikan sekolah sangat lambat.

 Anggota DPR RI Syahrul Aidi menyebutkan, ada banyak peluang Kampar mendapatkan bantua pusat untuk saranan dan prasarana sekolah. Namun itu perlu usaha satuan kerja terkait. Harus ada langkah-langkah yang terencana untuk mendapatkan anggaran dari pusat tersebut."Anggaran dari pusat untuk sekolah tidak layak, kalau kita betul-betul mau berusaha, bisa sebenarnya. Beberapa daerah mengaku selama ini mereka selalu usulkan itu tapi mentok. Saya sebagai wakil rakyat dari Kampar siap memperjuangkan itu, namun tentu harus ada usaha yang pro aktif dari pemerintah daerah," kata Syahrul.  

 Syahrul menyebutkan, dirinya siap memperjuangkan aspirasi dari daerah, apalagi kaitannya adalah infrastruktur, karena memang berada di komisinya. Beberapa bulan dilantik menjadi anggota DPR RI bahkan Syahrul mengaku sudah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala Dinas PU di Riau. Hal itu baru pertama kalinya digelar. Dari sanalah Syahrul mendapati banyak usulan dari Riau mentok ketika sampai di pusat.

Dirinya yakin, bila mau berusaha anggaran dari pusat itu akan dapat. Karena jumlah kegiatan di kementrian itu cukup banyak. Syahrul menyebutkan, dirinya sudah membuktikan hal itu. Dirinya mencontohkan soal program air bersih, usulan yang sudah dikabulkan dan mulai berjalan pada tahun depan .

"Kalau kita buat program di Kampar tak ada daerah kekeringan, kita bisa. Misalnya di Desa Sukaramai, Tapung Hulu itu diusulkan program penyediaan air bersih ini. Di sana, kalau musim kemarau sampai harus beli air sampai Rp1 juta per satu keluarga. In sya Allah, 2022 lewat Balai Sumber Daya Air dan Balai Cipta Karya, program ini akan dimulai," sebut Syahrul.(end)