Proyek Mangkrak Harus Digesa

(RIAUPOS.CO) – Tidak patut kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah mencari-cari alasan ketika pengerjaan tersendat. Terutama proyek-proyek yang memang diinginkan bupati. Apalagi beberapa proyek yang dinginkan bupati itu berkaitan langsung dengan pelayanan dan keperluan masyarakat di wilayah perkotaan.

Ada beberapa proyek seperti pembangunan rumah sakit, taman Kota Bangkinang dan sejumlah jembatan di Kabupaten Kampar. Ada cukup banyak proyek yang terlantar semenjak Covid-19. Namun beberapa proyek itu dikerjakan sebelum Covid-19. Hal ini mendapat perhatian tokoh masyarakat Kampar Ahmad Fikri. Pria yang akrab disapa Onga Fikri ini menyebutkan, tidak pantas kontraktor mencari-cari asalan.

‘’Saya kira tidak layak kontraktor mencari alasan. Situasi Covid-19 harusnya bukan menjadi dasar untuk menelantarkan proyek-proyek itu. Kalau tidak ngapain dilaksanakan proyek-proyek itu ditender, mengapa kontraktor itu mau, karena proyek seperti Taman Kota Bangkinang dikerjakan setelah Covid-19. Jadi tidak relevan mencari asalan,’’ terang mantan Ketua DPRD Kampar.

Pengerjaan Taman Kota Bangkinang menjadi pertanyaan bagi warga Kota. Pasalnya, tidak ada aktivitas yang signifikan pada proyek yang berada di samping Stadion Tuanku Tambusai. Bahkan proyek tersebut sempat tidak ada aktivitas sama sekali. Padahal taman itu, sebelum dipagar keliling menjadi satu-satu taman bagi warga kota untuk bersantai secara gratis. Fikri mengingatkan, beberapa proyek seperti taman kota dan rumah sakit tersebut merupakan proyek yang diinginkan bupati.

‘’Jangan permalukan bupati, saya melihat ini pengawasan terhadap proyek ini agak lalai. Dinas-dinas terkait harus ketat mengawasi dan melakukan evaluasi, jangan didiamkan. Bupati itu ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu dari segi kesehatan di rumah sakit, hiburan di taman kota dan juga fasilitas umum lainnya seperti jembatan,’’ tegasnya.

Fikri mengaku, selama ini dirinya banyak mendapat laporan ada sejumlah proyek jembatan yang mangkrak. Hal itu memancing masyarakat untuk bersuara untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Untuk hal yang satu ini, Fikri meminta dinas terkait aktif memberikan pencerahan kepada masyarakat. Agar masyarakat jangan bertanya-tanya.

‘’Masyarakat tidak mau tahu dengan kondisi dan kendala-kendalal. Yang jelas fasilitas umum seperti jalan dan jembatan serta yang lainnya itu adalah kebutuhan rakyat. Itu harus ada karena memang itu yang mereka nginkan. Masak proyek sudah berjalan, sudah ada dan terlihat, tapi kok sampai hari ini belum selesai. Ini masyarakat berhak tahu, karena itu dibangun pakai uang rakyat,’’ terangnya.  

Fikri meminta dinas terkait terbuka dan tidak boleh menutup-nutupi karena proyek-proyek tersebut dibangun dengan uang negara.

‘’Biar masyarakat tahu apa kendalanya. Jangan didiamkan ketika diminta keterangan. Ada hak masyarakat untuk mengetahui, karena itu uang rakyat, mereka harus tahu pertanggungjawabannya,’’ terangnya lagi.(eca)

Laporan HENDRAWAN, Bangkinang