Muhadjir Ungkap Hambatan Masuk Dunia Kerja

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan permasalahan yang dialami tenaga kerja di Indonesia. Mulai dari prenatal atau sebelum lahir hingga perguruan tinggi.

Pada masa sebelum melahirkan dan pemberian ASI kepada bayi, terdapat ancaman stunting. Hal ini menjadi ancaman karena saat ini angkatan kerja Indonesia sebesar 57 persen adalah mantan stunting.

"Angkatan kerja kita 57 persen, ini adalah mantan stunting. Ini juga menjadi faktor kenapa angkatan kerja tidak produktif," tutur Muhadjir dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia 2020 secara daring, Sabtu (4/7).

Pada usia dini, permasalahan yang dihadapi adalah pembentukan karakter yang baik dan mulia. Jika saja gagal dalam hal ini, maka menciptakan pribadi yang unggul pun akan sulit.

"Untuk SMP ini juga ancaman nyata adalah lemahnya proses pembelajaran kita. Tingkat ketimpangan luar biasa. Perbandingan saja, ada sebuah kabupaten di wilayah Timur itu seperti awal tahun 1970-an, tidak pakai sepatu, ingusan dan itu masih pemandangannya aneh. Di sana jangankan teknologi, sepatu pun tidak, ini adalah problem yang juga harus kita tangani," jelasnya.

Kemudian, karakter pada tingkat yang harus dibenahi pada usia remaja, yakni SMA dan SMK perlu pendampingan dari orang yang memiliki karakter kuat untuk memasuki dunia kerja. Muhadjir mengakui bahwa karakter kerja anak Indonesia masih belum bagus.

"Ini kita saksikan anak SMA/SMK itu bukan karena lapangan pekerjaan tidak ada, tapi dia secara mental tidak siap kerja. Misalnya tamatan SMK jurusan otomotif, itu sepeda motornya dia ubah untuk balapan. Ini contoh mental untuk masuk di dunia kerja belum baik," terang Muhadjir.

Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, meskipun sudah matang, pembinaan serta peran institusi pun harus lebih ditingkatkan. Salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan karakter tenaga kerja adalah dengan memberikan kebebasan berinovasi, baik bagi mahasiswa dan universitas melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

"Seperti memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih mata kuliah apa yang dipelajari dan keterampilan yang didapatkan," tambah Muhadjir.

Jika tidak segera dibenahi, manfaat bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2030 nanti akan sirna. Padahal, hal itu digadang-gadang bisa menjadi penopang peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

"Kita akan memasuki bonus demografi, maka apakah kita bisa mengelolanya dengan baik. Kalau iya, kita akan panen, tapi kalau kita gagal mengelola, maka kita akan kena malapetaka demografi. Jangan sampai kita terjebak di middle income trap," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi