Categories: Nasional

Pengawasan di Pelabuhan Masih Lemah, YLKI Beberkan Penyebabnya

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa pengawasan di pelabuhan masih sangat lemah dan masih banyak pungutan liar (pungli).

Menurut Tulus, masih ditemukan banyak kapal yang berlayar tapi sebenarnya tak layak layar khususnya kapal rakyat. “Maka, yang paling penting dalam hal ini adalah pengawasannya,” ujar Tulus dalam siaran persnya, Selasa (2/7).

Tulus mengatakan, keberadaan x-ray di pelabuhan dianggap penting, seperti di bandara. “Bagaimana kalau ada serangan teroris dan narkoba, siapa yang mengontrol padahal di laut. X-ray ini harus disediakan regulator sebagai infrastruktur,” ujar dia.

Saat ini, lanjut Tulus, belum ada kebijakan Untuk xray misalnya operator setuju seperti PT ASDP Indonesia Ferry. Tapi mereka tidak sanggup karena harganya mahal dan harusnya memang menjadi tanggung jawab regulator, khususnya untuk pelabuhan besar, seperti Tanjung Priok, Tanjung emas, Tanjung perak, dan lain-lain.

Tulus mencontohkan di Tiongkok untuk memasuki stasiun Kereta Api harus dicek dengan x-ray. Selain itu, infrastruktur untuk penanganan bagasi penumpang juga masih buruk dan harus ditata. Jika di bandar udara, bagasi penumpang didaftarkan, ditimbang dan dimasukkan ke dalam pesawat dengan ban berjalan dan petugas khusus.

Sementara di pelabuhan, barang bawaan masih ditenteng oleh penumpang atau porter. Akibatnya, barang bawaan atau bagasi penumpang kapal melebihi kapasitas berat yang ditentukan.

Akibat lemahnya pengawasan dan infrastruktur di pelabuhan ini seringkali pelabuhan-pelabuhan di perbatasan dimanfaatkan untuk perdagangan narkotika.

Dalam hal barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas dan terjadinya transaksi narkotika biasanya pihak kapal disalahkan. Padahal, kapal fungsinya seperti pesawat udara, yaitu hanya sebagai sarana pengangkut. Sementara fungsi seleksi barang atau bagasi ada di pelabuhan.

Tulus menambahkan, layanan setara bandara di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sangat dimungkinkan sepanjang ada kemauan dari regulator. “Kebijakan itu harus benar-benar untuk meningkatkan layanan di pelabuhan, bukan dalih untuk meningkatkan pendapatan,” kata Tulus.

Sebelumnya, sejumlah penumpang mengeluhkan layanan pelabuhan yang dikelola Pelindo karena tidak diizinkan memasuki gedung ketika menunggu kapal. Mereka terpaksa menunggu di luar lobi dan kantin yang tidak nyaman. (jpnn)

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

    
   

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

Remisi Lebaran Dibagikan, 760 Warga Binaan Lapas Tembilahan Tersenyum Bahagia

Sebanyak 760 warga binaan Lapas Tembilahan menerima remisi Idulfitri 1447 H, dua di antaranya langsung…

13 jam ago

Diguyur Hujan, Warga Tetap Antusias Salat Id Bersama Wako Pekanbaru

Hujan deras tak surutkan antusias warga Pekanbaru Salat Idulfitri bersama wali kota. Lokasi dipindah ke…

14 jam ago

Hilal Syawal Belum Terlihat Rabu Malam, Pemerintah Arab Saudi Tetapkan Idulfitri Jumat 20 Maret

Hilal belum terlihat, Arab Saudi tetapkan Syawal Jumat 20 April 2026

3 hari ago

Viral! Penjambret di Pekanbaru Rampas Uang Santunan Anak Yatim

Aksi penjambretan uang santunan anak yatim di Pekanbaru viral. Pelaku berpura-pura bertanya sebelum merampas amplop…

4 hari ago

Jelang Lebaran, Jalan Teluk Leok Mulai Diperbaiki, Warga Bisa Segera Melintas

Pemko Pekanbaru mempercepat perbaikan jalan rusak jelang Idulfitri. Jalan Teluk Leok ditargetkan bisa dilalui aman…

4 hari ago

Jelang Idulfitri, 2.401 Guru di Pekanbaru Dapat Insentif Ramadan

Pemko Pekanbaru salurkan insentif Ramadan kepada 2.401 guru. Guru honor komite dapat tambahan hingga Rp600…

4 hari ago