Asesmen Pejabat Eselon II Tunggu Persetujuan KASN

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi Riau tengah menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menggelar lelang jabatan eselon II. Seleksi ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong.

Jabatan yang masih kosong di antaranya Kepala Badan Perencaanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepala Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kemudian Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, dua jabatan Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Pembangunan dan Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Badan Ketahanan Pangan. Pada tahun depan juga terdapat beberapa pejabat eselon II yang memasuki masa purna bakti.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat permohonan ke KASN untuk menggelar seleksi terbuka jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Riau. Jika telah disetujui, maka akan langsung dilakukan asesmen.

"Surat sudah diajukan ke KASN. Saya masih mengurus untuk pembukaan asesmen, kalau sudah disetujui langsung dibuka asesmen," ungkapnya kepada Riau Pos, Rabu (27/11).

Disampaikan Ikhwan, sebelum pelaksanaan seleksi akan dilakukan evalusi seluruh kepala OPD. Dalam evaluasi ini, bakal terjadi pergesaran jabatan karena semua kepala OPD telah menjabat lebih dari dua tahun.  

"Sekarang masih dalam tahap evaluasi pejabat tinggi Pratama. Evaluasi ini untuk membuka kembali asesmen eselon II. Pak Gubernur yang akan menentukan ke mana pejabat yang kini menjabat ditempatkan. Ditargetkan awal Desember ini sudah dievaluasi," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakannya, masih sama dengan evaluasi seperti tahun tahun sebelumnya, di mana pejabat eselon II yang dievaluasi dipindahkan ke jabatan baru serta menduduki jabatan staf ahli maupun di-nonjob-kan.

"Jadi tahun 2020 nanti sudah disiapkan OPD yang baru, kalau cepat selesai asesmen akan ada kepala OPD yang baru. Semua tergantung pimpinan dalam hal ini gubernur," tutupnya.(rir)