Perjuangkan DBH CPO Sawit

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan bakal mengalami penurunan. Dari Rp9,3 triliun menjadi Rp8,2 triliun. Penurunan tersebut disebabkan adanya pergeseran transfer dana pusat ke daerah. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  

Bahkan menurut perkiraan DPRD, penurunan APBD diperkirakan mencapai Rp1,060 triliun. Di mana lebih kurang Rp800 miliar lebih bergeser ke kabupaten/kota, dan sisanya DAU, DAK, dan DID yang berkurang. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada wartawan, Selasa (26/10). 

Dikatakan dia, ada beberapa solusi untuk penambahan pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) crude palm oil (CPO) perkebunan sawit. Untuk memperjuangkan itu, dibutuhkan kekompakan antara legislatif dan eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan. 

"Kami harap gubernur respon ini. Bagi hasil kita turun, APBD yang diusulkan Rp9 triliun lebih jadi tinggal Rp8,3 triliun. Kalau daerah tak cerdas, tak kompak, peluang APBD Riau tahun tahun depan tinggal Rp6 triliun. Maka, ayo  duduk bersama memperjuangkan DBH CPO sawit," sebut Husaimi. 

Ia melanjutkan, selama ini, antara eksekutif dan legislatif cenderung tidak ada kompak. Ia mencontohkan, sebelumnya DPRD Riau sudah berkomunikasi dengan 18 DPRD provinsi penghasil sawit untuk mendesak hak atas DBH CPO sawit. 

Di sisi lain, Gubernur Riau juga mengundang 22 provinsi penghasil sawit. Namun yang terjadi hasilnya belum ada sampai saat ini. 

Untuk itu, Husaimi berpendapat harus ada kekompakan dan menurunkan ego demi kepentingan Riau secara keseluruhan.

DPRD sendiri dalam waktu dekat akan mengundang semua DPRD provinsi di 28 daerah penghasil sawit guna menyatukan persepsi.

"Kami akan mengundang semua DPRD dari 18 provinsi untuk berdialog. Semacam seminar. Kalau 18 provinsi mendesak pusat, kita yakin bisa, ini bukan untuk kita saja, tapi untuk anak cucu kita. Kita juga harapkan ada dukungan dari pemprov," pungkasnya.(gem)

Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru