PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Sebuah papan bunga duka cita terpampang di depan kantor DPRD Kota Pekanbaru. Dengan tulisan 'turut berduka cita atas meninggalnya jiwa kemanusiaan bapak Walikota Dr Firdaus ST MT', papan bunga tersebut dikirim oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau (UIR). Tak ayal, papan bunga tersebut menarik perhatian pengendara yang melintasi Jalan Sudirman.
Dikonfirmasi Riaupos.co, Presiden Mahasiswa (Presma) BEM UIR Novyanto menuturkan bahwa kekecewaan itu didasari atas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru. Ia menyebutkan, pada tanggal 17 April 2020, Wali Kota Pekabaru telah melaksanakan PSBB tahap pertama di Kota Pekanbaru.
Pemko juga menggangarkan dana untuk PSBB tahap pertama sebesar Rp115 miliar. Dari data yang ia peroleh, ada sekitar 132 ribu kepala keluarga (KK) yang terdata oleh RT/RW di 83 Kelurahan di 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Akan tetapi sampai detik ini hanya ada sekitar 17 ribu KK yang baru mendapatkan bantuan sembako selama PSBB tahap pertama berlangsung.
"Banyak terjadi konflik dan keluhan di semua kalangan masyarakat kota atas PSBB yang dilakukan pada tahap pertama ini. PSBB ini dinilai gagal oleh beberapa kalangan dan mendapat banyak kritikan oleh masyarakat Pekanbaru," ujar Novyanto.
Untuk itu, pemuda yang karib disapa Boy itu menyebutkan bahwa BEM UIR membuat empat pernyataan sika. Diantaranya menuntut walikota Pekanbaru untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketetapan peraturan walikota No.74/2020 bab 5 tentang hak dan kewajiban serta jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB.
"Mendesak Wali Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Pekanbaru selama PSBB tahap pertama, terhitung dari 17 April – 30 April 2020," ungkap Boy.
Pihaknya juga menuntut walikota Pekanbaru untuk melakukan transparansi biaya terhadap anggaran yang telah di anggarkan. Ketiga, mahasiswa menuntut walikota Pekanbaru mengevaluasi PSBB tahap pertama dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di pelaksanaan PSBB tahap pertama jika ingin melanjutkan PSBB tahap kedua.
"Terakhir, apabila pelaksanaan PSBB tahap kedua yang sudah ditetapkan dinilai gagal, seperti hal nya PSBB tahap pertama. Maka kami tidak mengakui Dr Firdaus ST MT sebagai Wali Kota Pekanbaru dan kami meminta bapak Dr Firdaus ST MT meletakan jabatannya karena dinilai tidak mampu menjadi Wali Kota Pekanbaru," pungkasnya.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: Erizal
