PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Tim Panitia Seleksi (Pansel) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah menuntaskan proses penjaringan sekaligus telah mengusulkan tiga nama calon Direksi PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) ke Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Namun, siapa nama yang dipilih belum jelas karena masih menunggu kepulangan Wako dari lawatan ke Mesir.
Direksi ini yang bakal mengelola layanan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Namun, hingga kini direksi baru hasil penjaringan tak kunjung dilantik. Padahal, pelantikan sendiri dijadwalkan di awal Maret lalu.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru El Syabrina mengatakan, pelantikan Direksi PT TPM tersebut masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Kalau sudah RUPS, hasil yang ditetapkan disahkan melalui notaris, baru diputuskan diangkat komisaris dan dewan direktur, baru kita laksanakan pelantikannya," kata El Syabrina, akhir pekan lalu.
Menurutnya, RUPS ini tidak lama prosesnya, dan ini akan segera berlangsung. Selain itu, dikatakan Syabrina, pelantikan Direksi PT TPM juga masih menunggu jadwal Wali Kota Pekanbaru Firdaus. "Karena sekarang ini Pak Wali padat sekali kegiatannya. Jadi kita tunggu waktu kesediaan Pak Wali dulu," jelasnya.
Wako Pekanbaru Firdaus ST MT bersama lima orang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu asisten ke luar negeri. Firdaus, Jumat (1/4) dini hari waktu Indonesia kemarin bertolak ke Mesir dalam kunjungan kerja yang disorot kalangan dewan. "(jadwal keberangkatan, red) sama seperti yang disampaikan kemarin," kata Plt Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Edi Susanto.
Keberangkatan Wako Pekanbaru bersama rombongan ke Mesir sendiri menggunakan APBD Kota Pekanbaru. Mengenai besaran anggaran yang digunakan, Edi mengaku tak hafal angka persisnya.
"Kita mengacu kepada Perpres, dan permenkeu. Aturan standarisasi perjalanan dinas mengacu kesana. Penggunaan nya real cost. Misalnya tiket pesawat sudah ada standarnya, kita mengacu kesana. Tidak bisa kurang dan lebih. Saya juga kurang hafal nominalnya," kata dia.
Mengenai lama perjalanan, dia menyebut total menghabiskan waktu sembilan hari hingga kembali ke Pekanbaru. "Total sembilan hari sampai disini lagi. Tiga hari di perjalanan," imbuhnya.
Sorotan yang datang dari keberangkatan ke Mesir ini adalah di Pekanbaru masih banyak kewajiban Pemko Pekanbaru yang perlu penyelesaian. Di antaranya gaji THL yang sudah dipangkas hingga 50 persen hingga tunda bayar yang mencapai Rp100 miliar. "Itu yang dibilang bapak (Firdaus, red), kita mengeluarkan satu rupiah untuk dapat seribu rupiah," jawabannya.
Pertanyaan lain yang juga mengemuka adalah manfaat keberangkatan ini sementara Wako dan Wawako Pekanbaru Firdaus-Ayat sudah di ujung masa jabatan yang berakhir Mei 2022 nanti.
"Artinya, bapak sebenarnya bisa berangkat sendiri. Kenapa bawa OPD, ini yang terkait dengan pemulihan ekonomi. OPD ini nanti yang melanjutkan dengan memberikan pertimbangan dengan walikota yang baru," imbuhnya.
Di sisi lain, kejelasan penunjukan Direksi PT TPM juga ditunggu banyak pihak. Karena, nasib tunggakan gaji karyawan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) masih tak jelas.
Gaji yang belum dibayar ini adalah hak karyawan PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM). Anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang sebelumnya ditunjuk sebagai operator TMP.
Pengelolaan bus TMP sendiri kini memang diambil alih Dishub Pekanbaru. Ini setelah mogok kerja berulang kali dilakukan karyawan hingga pelayanan kemudian terganggu. Belum lagi, Direktur PT TPM Azmi menyatakan mengundurkan diri di tengah polemik gaji yang belum selesai. Belum diketahui pasti apakah pengunduran dirinya diterima.
Direksi PT TPM yang sedang dilakukan seleksi adalah PT TPM sesuai perda yang baru disetujui di DPRD Kota Pekanbaru, akan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola bus TMP.
Pengelolaan bus TMP di Pekanbaru saat ini memang menunggu manajemen yang lebih baik. Empat bulan terakhir, gaji tak diterima oleh karyawan. Akibatnya, mogok kerja beberapa kali dilakukan hingga puncaknya dua pekan lalu sepekan penuh bus TMP tak jalan dan berdampak pada terganggunya mobilitas masyarakat pengguna.
Agar gangguan layanan operasional tak berkepanjangan, Dishub Kota Pekanbaru sejak dua pekan lalu mengambil alih pengelolaan. Sudah 28 bus beroperasi di enam koridor.
Meski operasional sudah berjalan, kejelasan pembayaran gaji yang tertunggak masih menggantung. Ini yang akan diupayakan juga oleh Dishub Pekanbaru untuk diselesaikan.
Dalam kondisi normal, kewajiban per bulan yang harus dikeluarkan PT TPM untuk gaji karyawan adalah Rp800 juta. Ini untuk membayar gaji bagi 90 orang pramudi dan 80 orang pramugara. Termasuk juga didalamnya gaji karyawan bagian lainnya. Tiap harinya, ada 40 bisa TMP yang dioperasikan.
Dari operasional TMP, setiap harinya terkumpul pendapatan Rp16 juta per hari. Jika ditotal, dalam sebulan atau 30 hari, dihimpun pendapatan dari tiket sekitar Rp480 juta per bulan. Pendapatan dari tiket itu hanya cukup untuk membeli bahan bakar bus TMP saja.
Saat ini setidaknya ada Rp5 miliar subsidi yang belum diterima dari tahun 2021. Yakni Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Khusus Juli dan Agustus subsidi sudah dibayarkan setengah.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Pekanbaru Yuliarso mengatakan, pihaknya akan mengupayakan penyelesaian gaji yang masih tertunggak. “Intinya, masa transisi ini tetap akan kami upayakan bisa diselesaikan bersama-sama. Ini kan yang menjalankan BUMD, kita (Pemko Pekanbaru, red) juga. Nanti tim secara bersama Inspektorat, BPKAD, sesuai arahan pimpinan nanti akan kita pelajari dan rumuskan seperti apa. Apakah masuk ke BUMD atau ke pemerintah langsung," urainya.(ali)
