lagi-ketua-rt-rw-mengadu-ke-dprd
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Tidak jelasnya pencairan tunggakan insentfi tiga bulan kembali menuai protes dari kalangan ketua rukun tetangga dan tukun warga (RT/RW). Sejumlah ketua RT/RW kembali mendatangi DPRD Pekanbaru, Senin (3/2) sore. Mereka berharap insentif mereka segera dibayarkan Pemko Pekanbarui.
"Kami menuntut hak kami. Karena ini terkesan seperti pengemis," kata perwakilan ketua RT/RW Marpoyan Damai Agus saat mendatangi DPRD Kota Pekanbaru.
Perwakilan ketua RT/RW lainnya Bambang Hermanto mengatakan, insentif RT/RW mandek pada 2018 dianggarkan 10 bulan, sementara yang dibayar 8 bulan. Dan saat ini sudah menjadi tiga bulan yang belum dibayar.
"Tahun 2019 dianggarkan 10 bulan dibayar 7 bulan. Beberapa hari lalu kita rapat dengan sekko untuk insentif RT/RW 2020 dibayar 6 bulan dari yang dianggarkan 10 bulan," terangnya.
Perwakilan Forum RT/RW se-Pekanbaru ini, mendatangi Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Perwakilan ini diterima Komisi I yang dipimpin Doni Saputra, Wakil Ketua Krismat Hutagalung serta Sekretaris Isa Lahamid.
Hadir juga anggota Komisi I lainnya yakni Ida Yulita Susanti SH MH, Zainal Arifin, Firmansyah, Victor Parulian dan Indra Sukma.
Anggota Komisi I Ida Yulita Susanti SH MH, menanggapi masalah yang menimpa RT dan RW di Pekanbaru saat ini. Dari penjelasannya, dia mengatakan jika melihat dari SK Wali Kota Nomor 21/2016, masalah yang dihadapi RT/RW terkait masalah honorarium.
"Kalau dilihat SK ini, dibuat wali kota naik pada periode kedua dan bukan insentif namanya tapi honor," ucapnya.(gus)
Mahasiswa Unri sukses menyelesaikan program Magang Berdampak selama tiga bulan di Riau Pos dengan bekal…
Pelepasan 250 pelajar kelas IX SMPN 25 Pekanbaru berlangsung khidmat, meriah, dan penuh suasana haru.
Pasutri di Tapung ditangkap polisi setelah diduga menggelapkan mobil rental yang tak dikembalikan kepada pemiliknya.
Pengawasan di Pantai Solop diperketat selama libur Iduladha untuk mencegah maksiat, miras, narkoba dan perilaku…
Kejari Kepulauan Meranti berhasil memulihkan kerugian negara Rp663 juta dari kasus korupsi pengadaan bibit kopi…
SF Hariyanto menunjuk Zulfahmi sebagai Plt Kadis PUPR-PKPP Riau untuk penyegaran dan percepatan pembangunan infrastruktur.