PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Tahun ini, Provinsi Riau mendapatkan jatah bantuan dana untuk replanting perkebunan kelapa sawit seluas 24 ribu hektare. Dari total 24 ribu hektare tersebut, yang mendapatkan jatah paling banyak yakni para petani kelapa sawit swadaya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan, banyaknya jatah bagi petani swadaya tersebut dikarenakan replanting bagi petani plasma sudah banyak berjalan dan tidak ada kendala yang dihadapi. Sedangkan petani swadaya masih ditemukan adanya kendala.
"Dari 24 ribu hektare, potensi besar sawit yang di-replanting milik petani swadaya yakni lebih dari 60 persen, selebihnya baru kebun sawit plasma atau yang selama ini sudah bermitra," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk pelaksanaan replanting petani plasma lebih mudah dilakukan karena dari sisi persyaratan lebih lengkap. Seperti sudah berkelompok, memiliki legalitas lahan yang jelas dan tidak terpencar.
"Sedangkan petani swadaya bertolak belakang dengan petani plasma, mereka tidak berkelompok dan cenderung berpencar, dan legalitasnya juga banyak yang tidak ada," ujarnya.
Untuk itu, pihak Disbun pernah menyarankan ke pemerintah pusat agar regulasi persyaratan petani swadaya dan plasma dibedakan untuk program replanting. Tujuannya agar realisasi program ini tinggi.
"Artinya ada semacam solusi lain untuk petani swadaya mendapatkan program peremajaan ini, sehingga kuota replating sawit petani swadaya bisa terpenuhi," sebutnya.
Persoalan lain, menurut Ahmad Syah yakni, petani swadaya masih ada sisa utang di bank. Sehingga kalau sawit mereka di-replanging dikhawatirkan tidak bisa bayar. Kemudian juga petani swadaya ini tidak memiliki sumber penghasilan lain jika sawitnya ditebang.(sol)
