Puncak Derita Hari Buruh yang Terkepung Covid-19

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) —  Virus corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah membuat nasib buruh kontraksi saat menyambut hari jadi, Jumat (1/5) hari ini. Dari masa ke masa kali ini mereka merasa seperti duduk di puncak derita. Ekonomi mereka kontraksi.

Sebab dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait Covid-19, kini mereka tak bisa lagi bekerja. Terlebih atas peraturan Kementerian Perhubungan yang baru saja diterbitkan, Kamis (23/4). Trayek keberangkatan dan kedatangan kapal domestik dari berbagai daerah telah ditutup rapat, sehingga mereka kehilangan mata pencarian.

Dari pantauan, Riau Pos di Pelabuhan Tanjung Harapan yang dikelola oleh PT Pelindo (Persero) Selatpanjang yang biasanya mulai padat oleh jadwal mudik masuknya Ramadan jelang Idulfitri, Kamis (30/4) siang tampak lengang.

Hanya terdapat beberapa orang penarik penumpang becak dan ojek. Padahal dari data yang dilansir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) daerah setempat, di hari normal terdapat 405 orang dari dua organisasi yang terdaftar kerap beroperasi di sana.

Seperti Persatuan Becak Ojek Terminal (BOTS) Selatpanjang yang terdiri dari 115 orang pengurus dan anggota. Selain mereka juga terdapat persatuan yang sama, yakni Becak Motor Wisata (BMW) Selatpanjang. Jumlah pengurus dan anggota terdiri dari 250 orang pengurus dan anggota resmi, dan 50 orang simpatisan.

Bahkan dari data yang diterima melalui Dishub setempat, di luar dari kedua organisasi becak ojek tersebut jumlah becak ojek yang tersebar di Selatpanjang lebih kurang 2.000 orang. Informasi itu dibenarkan oleh Ketua Persatuan Becak Motor Wisata (BMW) Selatpanjang, Efi kepada Riau Pos di hari yang sama.

Ia mengaku saat ini terdapat ribuan penarik beca dan ojek di Selatpanjang mulai terlantar karena tak berpenghasilan. Terkhusus bagi tiga ratusan pengurus dan anggota organisasi yang dinaunginya. "Hari buruh bak puncaknya derita bagi kami," ujarnya.

Walaupun demikian ia dan rekan seprofesi dengannya menerima dengan lapang dada apapun keputusan pemerintah mengingat pandemi virus corona, untuk kebaikan semua. Namun ia sedikit kesal, kebijakan itu keluar tak bersamaan dengan upaya pemerintah untuk mencari solusi terhadap hajat hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Padahal masuk momen mudik bulan suci ramadhan jelang Idul Fitri sebelumnya, sebagai waktu emas yang mereka nantikan. "Hari biasa pendapatan normal bisa mencapai Rp. 40 ribu sampai Rp. 70 ribu perhari. Besar pendapatan kami bertepatan ketika perayaan besar seperti mudik tahun baru china, puasa dan lebaran. Sehari bisa mencapai Rp. 150 ribu hingga Rp. 250 ribu per-hari. Tapi hari ini kapal tak jalan, ya tak ada lagi penghasilan," ujarnya.

Malah sejak wabah ini terjadi, hingga Jumat (24/4), ia mengaku tidak satupun bantuan mereka terima dari pemerintah daerah setempat. "Belum ada satupun bantuan yang diterima dari pemerintah. Ini bencana, dan kebijakan pemerintah cukup berdampak kepada penghasilan kami. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah yang kami terima. Mau makan apa kami dan anak istri. Bukan bukan mati sebab corona, tapi lapar," ujarnya.

Dengan demikian, ia sebagai ketua persatuan BMW Selatpanjang akan kembali merapatkan barisan dengan menggelar rapat. Hendaknya hasil dari rapat itu sebagai langkah agar keberadaan mereka masuk dalam skala prioritas penerima program bantuan yang akan dikucurkan oleh pemerintah.

"Kami akan menggelar rapat. Hasil rapat akan diteruskan ke pemerintah. Kita akan minta apa perhatian pemerintah terhadap kami. Terserah apapun bantuan yang akan disalurkan, tetap akan kami terima. Minimal dapat menutupi kebutuhan kami jelang kondisi normal kembali," ujarnya.

Dalam menanggapi kondisi itu Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku terus berupaya maksimal dalam mengakomodir kesulitan bagi mereka yang terkena dampak Covid-19. Terutama terhadap keberadaan buruh yang hilang mata pencarian.

Seperti dibeberkan oleh Bupati Meranti Irwan Nasir, mereka saat ini sedang memvalidasi data penerima bantuan sosial. "Kita sangat paham dengan kondisi ini semuanya sulit. Ada Bansos, namun belum disalurkan, karena data masih kita validasi. Kita tak mau penerima tumpang tindih. Agar tepat sasaran makanya kita harus berhati-hati," ujarnya.

Saat ini jumlah masyarakat miskin di Meranti terdata sebanyak 120 ribu jiwa. Dari jumlah itu 102 ribu jiwa sudah tercover oleh PKH maupun BPNT. Karena keterbatasan anggaran sebanyak 18 ribu jiwa masyarakat miskin belum menerima bantuan jenis apapun, ditambah masyarakat miskin yang terdampak Covid-19

Untuk Meranti, pusat mengalokasikan bantuan untuk 7 ribuan jiwa dimana sekitar 4500-an jiwa telah masuk dalam basis data Kemensos. Sisanya 2500-an jiwa lagi yang dapat diusulkan sebagai data baru calon penerima bantuan. "Selain dari pusat, dari Pemprov Riau nanti juga ada. Bentuknya BLT sebesar tiga ratus ribu kurang lebih, namun teknisnya kita belum tau seperti apa," ujarnya. (wir)