Negara G7 Diminta Lepas Vaksin Berlebih untuk Pemerataan

WASHINGTON (RIAUPOS.CO) – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia mendesak anggota dari G7 atau negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia untuk melepas vaksin Covid-19 yang surplus atau berlebih.

Kedua lembaga mendorong agar vaksin dialokasikan kepada negara berkembang secepatnya guna mendorong pemulihan. Menurut kedua lembaga itu, distribusi vaksin secara luas merupakan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan keharusan moral.

Dalam pernyataan bersama kepada G7, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan Presiden Bank Dunia David Malpass juga meminta pemerintah, perusahaan farmasi, dan kelompok yang terlibat dalam pengadaan vaksin untuk meningkatkan transparansi kontrak, pembiayaan, dan pengiriman vaksin.

"Pandemi virus corona tidak akan berakhir sampai semua orang memiliki akses ke vaksin, termasuk orang-orang di negara berkembang," ujar kedua pemimpin lembaga dalam pernyataan yang dilansir dari Reuters, Jumat (4/6/2021).

Malpass dan Georgieva dijadwalkan bertemu langsung dengan pejabat keuangan dari negara-negara G7 pada Jumat (4/6) dan Sabtu (5/6) dengan pembahasan utama pandemi covid-19.

Ketujuh negara yang terlibat adalah Inggris, Amerika Serikat (AS), Kanada, Jerman, Italia, Prancis, dan Jepang.

Kedua organisasi keuangan tersebut menyambut baik rencana AS untuk mendistribusikan 25 juta dari 80 juta dosis vaksin pertama yang dijanjikan untuk dibagikan secara global pada akhir bulan ini.

"Ini awal yang baik dan saya berharap lebih banyak dosis akan disediakan, terutama untuk negara dengan program penyebaran," kata Malpass.

Walau setengah dari populasi AS sudah divaksin, kecepatan vaksinasi tidak merata di negara berkembang lainnya.

Mamta Murthi, Wakil Presiden untuk Pembangunan Manusia Bank Dunia, menyebut masih banyak negara berkembang yang realisasinya baru satu digit.

Malpass dan Georgieva mengatakan vaksin harus dibagikan sesegera mungkin, secara transparan, kepada negara-negara berkembang yang memiliki rencana distribusi yang memadai.

Mereka juga menyerukan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi mengenai kontrak vaksin; pilihan, dan kesepakatan vaksin; perjanjian pembiayaan dan pengiriman vaksin; dosis yang diberikan, dan rencana pengiriman di masa depan.

Murthi menyatakan Bank Dunia telah menerbitkan dana US$2,4 miliar untuk membantu 25 negara berkembang membeli vaksin. Ia mendesak bank multilateral lainnya untuk melakukan hal yang sama.

"Ini seperti orang buta dan gajahnya. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak kapasitas di luar sana, berapa banyak yang didedikasikan untuk siapa, berapa sisa yang bisa dipesan, kapan pengiriman dijadwalkan, dan sebagainya," tutur Murthi.

Murthi juga menekankan pentingnya memastikan bahwa negara-negara yang menerima dosis memiliki logistik, belajar dari Malawi yang harus membuang sebagian dosis yang mendekati tanggal kedaluwarsa karena tidak dapat mengirimkan dosis tepat waktu.

Sumber: Reuters/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun