Opini
Ma’mun Solikhin MAg (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau)

Hukum dan Pembangunan

15 Januari 2020 - 13.38 WIB

Hukum dan Pembangunan
Bicara soal produk hukum dan regulasi, ada aspek lain yang perlu mendapat sorotan. Topik yang cukup sering disinggung oleh Presiden RI Joko Widodo di berbagai kesempatan resmi maupun tidak resmi. Setidaknya ada dua momen, yang juga bisa disebut kulminasi, besarnya perhatian dan keprihatinan Presiden terhadap persoalan produk hukum dan regulasi.

Pertama, saat pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI, pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI (16/8/2019). Presiden menyinggung soal regulasi yang seharusnya mempermudah rakyat mencapai cita-citanya, memberi rasa aman dan memudahkan orang untuk berbuat, serta mendorong inovasi menuju Indonesia maju dan sejahtera.

Presiden juga mengharapkan agar ada perubahan barometer kinerja pembuat regulasi. Tidak semata kuantitas produk hukum yang dihasilkan, namun lebih mengedepankan kualitas. Dengan tujuan pembentukan dilandaskan atas sejauh mana kepentingan rakyat dan negara dapat dilindungi. Kemudian momen kedua, pada saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Di tempat yang sama, Presiden lagi-lagi mengaitkan kata regulasi dengan perubahan dan inovasi. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa betapa seringnya bangsa ini terjebak sendiri oleh regulasi yang telah dibuat.

Dari dua momen tersebut, lebih dari cukup untuk memberi gambaran akan betapa perlunya segenap stakeholder untuk menaruh perhatian terhadap hal ini. Dan keprihatinanPresiden rupanya sangat beralasan. Menurut Global Innovation Index (GII) tahun 2019 merilis laporan tentang 129 negara paling inovatif didunia. Adapun Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 negara. GII 2019 dalam indeksnya memberi catatan atas kelemahan inovasi Indonesia. Laporan tersebut menjabarkan bahwa regulasi menjadi titik kelemahan terbesar, yang mana menghantarkan Indonesia ke peringkat 128 dari 129 negara.

Maka, dapat dipahami mengapa presiden begitu intens melemparkan wacana dan gagasan pembenahan, simplifikasi, kemudahan regulasi dalam berbagai kesempatan baik formal dan non formal. Boleh jadi saat ini kondisi menuntut ke arah sana. Supaya hukum dapat progresif dan reformatif, mengisi kekurangan dan mampu mengarahkan lingkungan yang semakin dinamis.

Tulisan ini dibuat bukan bermaksud menyudutkan pembuat aturan. Apalagi ini bagian tugas kami selaku lembaga legislatif, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang mengemban amanah di bidang kelegislasian. Dalam konteks kedaerahan, konstitusi juga telah menjamin pembentukan produk hukum daerah didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan paradigma ideal pembangunan hukum yaitu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lantas apa concern terkait pembentukan produk hukum untuk skala daerah? Sebagaimana diketahui, di samping harus didasarkan atas aspirasi dan keperluan daerah, produk hukum daerah dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan dan dinamika lingkungan dan pembangunan. Sehingga produk hukum bukan hanya aturan semata, melainkan juga alat yang digunakan di berbagai aspek kehidupan untuk mencapai suatu perubahan ke arah lebih baik.

Kewajiban Bersama Maka, gagasan Presiden RI mengenai pembaharuan perspektif hukum patut dipertimbangkan dan diterima sebagai tawaran dalam rangka demi kepentingan bersama. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Memang lembaga legislatif dan eksekutif dengan fungsinya merupakan pihak paling utama dalam upaya penguatan dan pembaharuan perspektif produk hukum daerah. Namun bukan berarti peran stakeholder lainnya dikesampingkan. Teristimewa elemen masyarakat.

Propemperda Provinsi Riau yang telah disetujui, bukan berarti tertutup pintu bagi peran publik. Justru ini permulaan. Ke depan, kritikan dan masukan dari masyarakat terhadap produk hukum yang akan dibentuk sangat diperlukan. Tidak hanya melalui public hearing. Tapi bisa melalui sosialisasi perda (Sosper) yang sudah berjalan sejak 2014-2019. Di samping diseminasi atas Perda yang sudah disahkan, masyarakat juga dapat menyampaikan kelemahan dan hambatan implementasi perda.

Dengan upaya bersama inilah, harapan dan keinginan agar produk hukum yang dihasilkan ke depan dapat lebih berkualitas optimis bisa terwujud. Kualitas dari segi isi maupun inovasi. Tidak hanya kaya secara kuantitas akan tetapi kualitas. Dengan lebih bertajinya produk hukum daerah dan regulasi yang dihasilkan, maka niscaya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, baik itu bagi Provinsi Riau yang kita cintai ini. Dan di saat yang sama, juga merupakan bisa berkontribusi bagi kepentingan nasional.***

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU