Riaupos.co

TERKAIT PEMILU 2019
KPU Disarankan Tidak Tunda Putusan MK soal Verifikasi Parpol
2018-01-12 16:45:52 WIB
 
KPU Disarankan Tidak Tunda Putusan MK soal Verifikasi Parpol
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan seluruh partai politik peserta pemilu untuk diverifikasi faktual akan membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja lebih keras lagi.

"Dengan keluarnya putusan MK ini pasti ada konsekuensi logis, yakni perubahan di tahapan pemilu. Tentunya KPU sebagai penyelenggara harus kerja ekstra keras. Sebenarnya ini wajar bagi KPU," kata Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Pakyat (JPPR) Sunant pada JawaPos.com, Jumat (12/1/2018).

Oleh sebab itu, dia menyarankan, agar semuanya masih bisa dikejar dan tidak molor, sebaiknya KPU harus segera melaksanakan putusan MK.

"Saya pikir sudah tidak ada waktu untuk menunda-nunda sebab kalau ditunda-tunda jangan sampai menggangu tahapan pemilu berikutnya," tuturnya.

Sunanto menilai, putusan MK itu memunculkan rasa keadilan karena semua partai politik peserta pemilu harus diverifikasi.

"Semuanya baik partai lama atau partai baru. Ini cukup adil," sebutnya.

Sementara itu, terkait teknis pelaksanaan KPU serta anggarannya, dia memandang tidak masalah karena sudah dialokasikan sesuai undang-undang.

"Memang dengan keluarnya putusan MK ini akan membuat aktivitas KPU menjadi dobel," jelasnya.

MK sebelumnya mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan ketentuan ini, maka parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019. (ce1/aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama




 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=170614&kat=8

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi