Riaupos.co

Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru 2017/2018
Stop Pungutan Siluman di Sekolah
2017-05-19 11:52:20 WIB
 
Stop Pungutan Siluman di Sekolah
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah pelaksanaan ujian nasional (UN), dunia pendidikan Tanah Air bersiap menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mulai dari SD hingga SMA sederajat. Terkait PPDB, pungutan dan pembayaran dengan berbagai macam bentuk jadi problem tersendiri di negeri ini. Ada yang berkedok uang infak, pendaftaran masuk, daftar ulang, uang seragam dan masih banyak lagi jenisnya. Padahal pemerintah terus mengimbau pungutan-pungutan siluman ini tidak boleh terjadi.

Irjen Kemendikbud Daryanto dengan tegas mengatakan, pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan, terkecuali bentuknya sumbangan atau bantuan. Menurutnya pengertian pungutan, sumbangan dan bantuan itu sangat jauh berbeda. Yang disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sedangkan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya. Baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sementara bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Penafsirannya menurut dia harus benar. Pungutan itu biasanya diinisiasi oleh pihak yang memerlukan seperti sekolah. Sedangkan bantuan diinisiasi dari pihak luar yang ingin membuat kualitas pendidikan di sekolah meningkat. Dia mencontohkan, ketika orangtua melihat toilet sekolah tidak layak, mereka urunan untuk memperbaikinya. Namun Daryanto mengingatkan, jangan sampai ada orangtua yang tidak mampu ditekan harus ikut berikan sumbangan.

“Ini kadang-kadang sepakat tapi tidak sepakat, wali siswa tetap dipaksa melakukan pembayaran. Ini yang salah,” ujar Daryanto.

Daryanto tidak menampik, kalau selama ini pihaknya banyak menerima pengaduan soal pungutan liar (pungli) di sekolah. Ada yang sudah dihentikan dan ada pula yang ditangani Tim Saber Pungli. Bahkan ada juga terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan aturan karena sebenarnya tidak ada pungli.

“Pungli itu kalau didefinisikan, kan pungutan yang tidak ada dasar. Tapi kalau mengacu Permendikbud 75/2016, itu bisa dijadikan dasar,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong supaya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, komite sekolah selalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Sehingga dalam menghimpun bantuan dan sumbangan ada saksinya. Selain itu, kesepakatan komisi sekolah hendaknya dituangkan ke dalam sebuah laporan tertulis dan ditandatangani semua orangtua. Bila ada wali murid yang tidak mampu, maka harus dituliskan dalam laporan tersebut.

Yang terpenting lagi, tambahnya, dana sumbangan dan bantuan itu harus dikelola dengan prinsip yang baik, transparan dan keputusan diambil secara bersama. Akuntabilitasnya harus dipastikan bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Dr Kamsol mengatakan pungutan yang sering terjadi dalam setiap PPDB harus terus dibenahi. Dia meminta pihak sekolah jangan memungut biaya di luar aturan dan memberatkan calon siswa.

“Selama sesuai dengan aturan dan yang dibenarkan dan disepakati tentu diperbolehkan, asal tidak memberatkan,” tegasnya.

Disdik Riau sendiri, kata Kamsol, menyiapkan tim untuk memantau ke seluruh kabupaten/kota. Bahkan jika diperlukan nanti bakal menerima pengaduan masyarakat jika ada pungutan-pungutan yang tidak wajar.

“Melalui pengawas sekolah, khususnya SMA sederajat di bawah kami memang akan dipantau,” tutupnya.Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK Disdik Riau Joyosman mengungkapkan hal senada. Menurutnya, pihak sekolah dilarang melakukan pungutan apa pun yang bersifat memberatkan siswa saat memasuki tahun ajaran baru nanti. Menurutnya jelang PSB, memang banyak informasi dan pengaduan tentang pungutan yang diminta sekolah. Mulai uang baju, uang bangku hingga uang pembangunan.

“Memang sekolah bebas pungutan, tapi partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan, yang orangtuanya ada kepedulian ke sekolah dan mampu boleh dilakukan. Tapi kalau ditentukan besarannya dan wajib dibayar sebagai syarat bersekolah maka itu dilarang. Tak boleh sekolah berbuat demikian,” tegas Joyosman.

Masih banyaknya kasus pungli di sekolah, disinyalir penyebabnya adalah perhatian pemerintah yang kurang terhadap dunia pendidikan. Agar pungli ini tidak terus terjadi, pemerintah harus meningkatkan perhatian terhadap sekolah yang ada. Terutama dalam hal pembiayaan.

“Inilah yang selama ini menjadi masalah dan kerap disebut sebagai pungli,” ujar anggota Komisi E DPRD Riau yang membidangi pendidikan, Ade Hartati.

Berbeda halnya dengan sekolah swasta, ujar Ade, sekolah swasta bebas mengambil pungutan dari para orangtua siswa sehingga kualitas pendidikan dan infrastrukturnya juga jauh lebih memadai. Hal tersebut terbukti dari hasil nilai UN tingkat SMA di Riau yang nilai tertingginya didominasi sekolah swasta.

“Dengan fakta tersebut, pemerintah harus segera mengambil sikap dan menaruh perhatian lebih pada dunia pendidikan. Agar kualitas pendidikan yang ada di Riau jauh lebih merata lagi,” harapnya.

Sementara Kepala Ombudsman RI perwakilan Riau, Ahmad Fitri mengatakan, sebagai fungsi pengawasannya pihaknya akan terus memantau perkembangan sekolah-sekolah yang melaksanakan PSB. Selain itu, pihaknya juga siap menerima aduan dari masyarakat jika ada yang mengalami pungli.“Kami akan terus melakukan pengawasan, kemudian jika ada aduan dari masyarakat kami juga akan langsung mendatangi sekolah tersebut untuk mengkonfirmasinya. Selama ini banyak sekolah yang berkilah bahwa sumbangan yang dibebankan kepada orangtua murid sudah melalui rapat komite,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, memang sumbangan di sekolah negeri boleh saja diberlakukan. Namun sumbangan tidak boleh ditetapkan besarannya dan ditetapkan batas waktu untuk pembayarannya. Yang ditemukan selama ini, orangtua sumbangan diberlakukan kepada seluruh orangtua murid serta besaran dan batas waktunya ditentukan.

“Kalau seperti itu polanya, itu namanya pungli. Itu sebenarnya yang tidak dibolehkan, dan orangtua bisa menolak hal tersebut dan bisa melaporkannya kepada kami,” ulasnya.

Sistem Zonasi Cegah Sekolah Sepi Peminat
Menyambut masa Perimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017/2018, Kemendikbud menerbitkan regulasi baru. Mekanisme penerimaan siswa baru kini diatur dalam Permendikbud 17/2017 tentang PPDB. Permendikbud ini mewajibkan penerapan sistem zonasi berbasis jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah.

Koordinator Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan proses PPDB harus dikawal dengan baik. Dia mengatakan sistem zonasi cukup menarik. Apalagi disebutkan bahwa kuota zonasi minimal 90 persen.

’’Supaya tidak ada lagi siswa yang sekolah jauh dari tempat tinggalnya,’’ jelasnya.

Selain aturan ini bisa mewujudkan pemerataan jumlah siswa antarsekolah.Febri berharap aturan zonasi ini diikuti dengan upaya penurunan kesenjangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya di satu kabupaten/kota. Supaya siswa yang mengikuti regulasi zonasi, merasa mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Baik itu yang bersekolah di pusat kabupaten/kota atau di kecamatan pinggiran.

Febri mengatakan pemerataan kualitas sekolah itu bisa terwujud dengan kebijakan anggaran pendidikan setempat. Pemda harus memiliki komitmen mengucurkan anggaran yang lebih besar, untuk sekolah yang masih berkualitas rendah. Supaya sekolah itu bisa segera meningkatkan mutunya.

Staf Biro Hukum Kemendikbud Hartono mengatakan regulasi sistem zonasi dalam PPDB baru saja dikeluarkan. Sehingga beberapa daerah mungkin perlu waktu untuk menjalankan sesuai de­ngan ketentuan yang berlaku. Dia berharap ke depan sistem zonasi itu berjalan dengan maksimal.

’’Kami ingin ada pemerataan. Dan siswa tidak perlu sekolah jauh-jauh,’’ kata dia.

Sementara Kepala Disdik Riau Dr Kamsol mengatakan, sistem ini sudah dipakai sejak beberapa tahun terakhir. Di mana calon siswa diterima berdasarkan zonasi dengan melihat tempat tinggi dan masuk penduduk sekitar sekolah. Sehingga nilai tinggi atau rendah tidak begitu jadi prioritas.

“Tapi belum tahu bagaimana sistemnya. Tapi menurut kami jangan sampai menyeberang batas. Supaya anak-anak jangan jauh tempat tinggal dari sekolah,” sambungnya.

Disinggung mengenai jadwal pelaksanaan PPDB, Kamsol menyebut kemungkinan nanti setelah Idul Fitri.(fat/egp/sol/jpg/wan/ted)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=152047&kat=3

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi