Riaupos.co

Formasi CPNS
Pemprov Riau Usul Formasi CPNS 2.369 Orang
2017-05-19 11:49:45 WIB
 
Pemprov Riau Usul Formasi CPNS 2.369 Orang
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI mencabut moratorium CPNS mulai tahun depan. Permin­taan usulan formasi pun disebar ke seluruh provinsi untuk bidang khusus.

Menindaklanjuti hal itu, Ke­pala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan mengatakan Pemprov Riau mengusulkan formasi sebanyak 2.369 orang untuk delapan organisasi perangkat daerah (OPD). Mengenai ketetapan dan keputusan formasi, tetap Pemprov Riau menunggu petunjuk selanjutnya dari pemerintah pusat.

“Usulan sudah disampaikan, apakah diterima tentu kita tunggu Pak Asman Abnur (Menpan-RB, red) memutuskann,” kata Ikhwan.

Menurut data yang diterima
BKD Riau, usulan keperluan PNS yang diprioritaskan total 2.369 orang. Terdiri dari beberapa OPD lingkungan Pemprov untuk bidang khusus seperti RSUD Arifin Achmad diusulkan sejumlah 723 orang. Kemudian RSJ Tampan 176 orang, RS Petala Bumi 184 orang. Selain itu Dinas Pendidikan memerlukan 1.220 orang, Dinas Energi Sumber Daya Miner 2 orang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) 17 orang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 38 orang, dan Dinas Perhubungan 9 orang.
Dijelaskan Kepala BKD, usulan keperluan tersebut disampaikan ke Menpan-RB terhitung 9 Mei lalu. Menindaklanjuti surat permintaan dari KemenPAN-RB RI yang diteken langsung Menteri Asman Abnur tertanggal 25 April. Sebagai permintaan penyusunan keperluan PNS pada instansi pemerintah.

“Setelah surat dari MenPAN-RB kita terima, langsung ditindaklanjuti ke OPD teknis untuk mendata keperluan mereka sebagai formasi khusus. Karena keperluan pada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” papar Ikhwan.

Mengenai hanya delapan OPD saja yang diusulkan, memang diakui Ikhwan hal tersebut sesuai dengan permintaan pemerintah pusat. Di mana dalam surat yang diterima, diminta daerah mengirimkan formasi khusus untuk dibatasi pada jabatan teknis saja. Seperti guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur.

Karenanya setelah menindaklanjuti surat Kemenpan-RB ke OPD terkait, maka BKD Riau menyerahkan usulan atas keperluan analisis jabatan kerja (ABK) yang disampaikan instansi tersebut ke pemerintah pusat.(egp)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=152046&kat=3

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi