Riaupos.co

Kepri Perlu Investasi Rp70 T
2017-10-12 11:15:20 WIB
 
Kepri Perlu Investasi Rp70 T
 
TANJUNGPINANG (RIAUPOS.CO) - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada angka 6,5 persen, syaratnya adalah bisa mendatangkan investasi senilai Rp70 triliun.

‘’Karena memang pertumbuhan ekonomi Kepri dalam periode yang kurang baik. Tentu perlu melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut,’’ ujar Gusti Raizal Eka Putra menjawab pertanyaan media usai rapat pembahasan ekonomi Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang, kemarin.

Selain itu, Raizal juga menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam memberdayakan potensi yang ada. Baik itu potensi perikanan maupun potensi pariwisata daerah. Ia berharap, jika itu dioptimalkan bisa mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri.

Ditanya mengenai belum masuknya potensi labuh jangkar, apakah memberikan kerugian besar bagi daerah atau tidak, menurutnya labuh jangkar adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan. Ia berharap Pemprov Kepri bisa terus berupaya untuk mendapatkan itu.

‘’Memang upaya sekarang ini, masih terhambat dengan regulasi yang belum jelas. Kita berharap ini, Kepri bisa mengelolanya. Sehingga bisa mendorong bertambahnya APBD Kepri 2018 nanti,’’ paparnya.

Dijelaskannya, menyikapi kondisi ekonomi sekarang ini, salah satu stimulan untuk menumbuhkan perekonomian Kepri adalah dengan mempercepat pengguliran APBD, baik Tanjungpinang APBD Kepri maupun kabupaten dan kota.

‘’Jika APBD Kepri ini cepat digulirkan, setidaknya sudah menyumbang sekitar 4 persen untuk pertumbuhan ekonomi Kepri. Selanjutnya ditambah dari yang lain,’’ papar Raizal.

Ditambahkan Raizal, prediksi Bank Dunia di Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 5 persen sampai dengan 5,4 persen, sedangkan di tahun 2018 akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 sampai dengan 5,6 persen.
Kepala BPS Kepri Panusunan Siregar mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri tidak bisa lepas dari pengaruh kabupaten dan kota, karena kabupaten dan kotala alalah eksekutornya, sedangkan kedudukan Pemprov Kepri Provinsi hanya sebagai penghubung.

‘’Saran saya APBD agar cepat digulirkan setiap tahunnya, baik yang murni maupun perubahan. Karena ini merupakan salah satu stimulan yang tidak bisa dipungkiri dampaknya terhadaap pertumbuhan ekonomu Kepri. Tentu tidak hanya APBD Provinsi aja, tapi kabupaten dan kota juga.Maka dari itu saya sarankan agar duduk bersama antara Pemprov dan kabupaten/kota menyamakan persepsi, sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,’’ ujar Panusunan Siregar.

Dilanjutkannya, dalam hal ini BPS hanya bersifat mendiagnosa penyakit saja yang diderita dunia perekononian Kepri, selanjutnya yang mencari solusi adalah pemerintah bersama para OPD-nya. ‘’Seharusnya rapat seperti ini sudah kita lakukan sejak dulu, sejak ketika kita baru merasa adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Kepri ini,’’ katanya.

Dijelaskan lagi oleh Panusunan bahwa industri pengolahan, konstruksi dan pertambangan serta penggalian adalah 3 sektor yang pengaruhnya mencapai 67 persen dalam pertumbuhan ekonomi Kepri, dibanding sektor-sektor lainnya. Maka jika ketiga sektor ini terganggu, jelas saja berdampak terhaadap yang lainnya.(rnl)


 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=164113&kat=26

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi