Riaupos.co

TERKAIT KEIKUTSERTAAN PEMILU
Komisioner KPU Dipolisikan Sekjen PKPI Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
2018-04-16 20:00:35 WIB
 
Komisioner KPU Dipolisikan Sekjen PKPI Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya, Senin (16/4/2018).

Laporan yang dibuat Sekjen Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Imam Anshori Saleh itu diwakili kuasa hukumnya, Reinhard Halomoan. Menurut Reinhard, dia mendapat kuasa langsung dari Sekjen PKPI untuk membuat laporan itu.

Adapun laporan diterima Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi LP/2088/IV/2018/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 16 April 2018.

"Saya dapat kuasa dari Sekjen PKPI melaporkan komisioner KPU Hasyim Asy’ari atas nama pribadi," ucapnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018).

Dia menyebut, laporan itu terkait dengan perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hal itu berawal dari pernyataan Hasyim yang menyebut PKPI bisa gugur menjadi peserta pemilu jika KPU melakukan upaya banding atau PK (peninjauan kembali) terhadap putusan PTUN.

Selanjutnya, dalam putusan tersebut PKPI dinyatakan menang melawan KPU.

"Pernyataan Hasyim kepada media dilakukan usai penyerahan SK dan pemberian nomor urut terhadap PKPI di kantor KPU pada Jumat 13 April lalu," jelasnya.

Menurutnya, pernyataan itu berdampak kepada psikologis seluruh kader PKPI di tengah-tengah persiapan mengahadapi pemilu. Bahkan, para kader merasa hilang kepercayaan kepada partai mereka.
"Padahal, dapat UU pemilu dan Peraturan MA menyatakan putusan PTUN bersifat final dan tidak bisa ada upaya banding, kasasi maupun PK," tegasnya.

Pihaknya terkait laporan itu sudah membawa beberapa alat bukti, seperti putusan PTUN, UU pemilu, dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) serta screen capture berita online terkait ucapan Hasyim Asy’ari.

Laporan itu bahkan ditegaskannya atas nama pribadi dan bukan kelembagaan KPU.

"Ini laporan atas nama pribadi Pak Hasyim karena ini pendapat pribadi beliau," sebutnya.

Adapun Hasyim disangkakan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI No 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 310 dan 311 KUHP. (eve)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama



 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=180556&kat=2

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi