Riaupos.co

TUDINGAN PARTAI PENDUKUNG KHILAFAH
Polisi Hentikan Sementara Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Alasannya...
2018-01-12 19:15:48 WIB
 
Polisi Hentikan Sementara Kasus Ujaran Kebencian Viktor Laiskodat, Alasannya...
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyelidikan kasus ujaran kebencian yang dilakukan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Viktor Laiskodat akhirnya ditunda Bareskrim Polri untuk sementara waktu.

Polisi beralasan, semua kasus hukum yang menjerat Calon Kepala Daerah harus diberhentikan sementara selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung. Viktor Laiskodat diketahui menjadi Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pesta demokrasi serentak mendatang.

"Penundaan ini bertujuan agar tidak dimanfaatkan oleh para pendukung atau siapapun yang terkait dengan simpatisan pasangan calon," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Penundaaan kasus hukum itu, sambungnya, tidak hanya kepada Viktor Laiskodat, tetapi juga terhadap sejumlah calon kepala daerah yang mempunyai kasus hukum. Baik yang sudah ditetapkan tersangka ataupun masih dalam pemeriksaan sebagai saksi.

"Upaya menunda kasus hukum ini bertujuan agar pelaksanaan proses demokrasi berlangsung dengan baik," sebutnya.

Kendati begitu, proses hukum tidak berlaku pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila ditemukan pasangan calon melakukan politik uang.

"Dilakukan karena tertangkap tangan, karana melakukan perbuatan melawan hukum. Itu tentu diproses," jelasnya.Ditambahkannya, penundaan kasus hukum seperti itu bukan hanya terjadi pada Pilkada Serentak 2018, melainkan sudah berjalan pada Pilkada sebelumnya.

"Ini bukan hanya Pilkada ini, di Pilkada sebelumnya juga dilakukan yang sama," tutup mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.

Adapun Viktor Laiskodat yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur NTT dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya di Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 lalu.

Pidato Viktor itu kemudian viral di media sosial. Dalam video itu, Viktor menuding empat partai, yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.

Dalam perkembangan kasus itu, penyelidikan Polri tersendat dengan status Viktor yang merupakan anggota DPR, apakah saat mengungkapkan pidato tersebut dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota dewan atau bukan.

Apabila saat berujar di pidato tersebut Viktor merupakan anggota dewan, sesuai MD3, dia mendapatkan hak imunitas dan proses hukum Bareskrim tidak bisa berlanjut. (rdw)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama



 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=170632&kat=2

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi