Riaupos.co

Dugaan Korupsi Penerangan Jalan
Satu Ditahan, Dua Praperadilan
2017-10-12 10:36:28 WIB
 
Satu Ditahan, Dua Praperadilan
 
KOTA (RIAUPOS.CO) - Kasus dugaan korupsi penerangan jalan Kota Pekanbaru dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau memasuki babak baru. Dua tersangka yaitu Masdauri (MSD) dan Abdul Rahman (ABD) mengajukan praperadilan atas status yang disandang mereka. Dalam perkara yang sama pula, supplier lampu asal Jakarta yang juga merupakan tersangka kelima berinisial HW, Rabu (11/10) diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan langsung ditahan.

MSD adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Dia merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus PPK dan salah satu Kepala Bidang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru, instansi tempat pengadaan ini dilaksanakan. Sementara ABD adalah makelar dalam proyek ini. Selasa (10/10), keduanya tak menghadiri panggilan kedua untuk diperiksa sebagai tersangka.

Yang hadir Selasa kemarin adalah dua tersangka lainnya yaitu MJD dan MHR. Keduanya serupa dengan ABD yaitu merupakan makelar proyek.

‘’Dua-duanya (MSD dan ABD, red) mengajukan praperadilan. Saya sudah mendapat relasnya (panggilan dari pengadilan, red). Akan kami pelajari alasannya apa dan segera kami rumuskan langkah hukum berikutnya,’’ kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Sugeng Riyanta kepada Riau Pos, kemarin.

Terkait praperadilan, Sugeng memastikan pihaknya akan hadir. Meski begitu, dia menggarisbawahi juga bahwa praperadilan tidak membuat penyidik tak bisa memeriksa tersangka.’’Kita jawab dan kita hadiri di pengadilan. Kalau bisa segera selesai praperadilan. Sambil proses akan kita ambil langkah yang diperlukan, dua tersangka tetap akan kita periksa. Sudah dua panggilan tak dihadiri. Kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa dan bisa juga dilakukan penangkapan,’’ tegasnya. Dua tersangka lain yang kemarin menghadiri pemeriksaan, MJD dan MHR sebut Sugeng tidak dilakukan penahanan karena dinilai kooperatif. ’’MJD mengembalikan Rp130 juta, dan tersangka MHR berjanji akan mengusahakan pengembalian. karena itu kita putuskan belum melakukan penahanan,’’ jelasnya.

Dalam pada itu, Rabu kemarin, supplier lampu HW datang ke Pidsus Kejati Riau pukul 13.00 WIB. Dia awalnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka lain.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, terhadapnya ditunjukkan surat penetapan  tersangka dan penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap dirinya. ‘’HW ini manajer  pemasaran PT SCA di Jakarta, yang menjual lampu. Domisilinya di Jakarta. Terhadap tersangka ini yang telah kami tetapkan pekan lalu,  ini sebenarnya kami agendakan periksa sebagai saksi. Karena dia domisilinya di Jakarta, maka kami lakukan penangkapan dan penahanan,’’ jelas Sugeng.

Pertimbangan dilakukannya penahanan terhadap HW, kata Sugeng lagi adalah karena sebelumnya dua kali surat panggilan sebagai saksi yang dilayangkan tak sampai dan kembali pada penyidik. ‘’Ada kemungkinan alamat kosong atau ada penunggu tapi tidak mau menerima. Hari ini (kemarin, red) datang. Saya perintahkan diberitahukan dan diberi salinan surat penetapan tersangka. Saya minta penyidik dilakukan penangkapan,’’ ungkapnya.Sugeng menjelaskan, HW dalam perkara ini meski merupakan manajer pada toko yang menjual lampu. Di lapangan dia ternyata juga menggarap proyek lampu jalan tersebut. Jika dirinci, dari 29 pecahan paket proyek ini, HW mengerjakan 9 paket, ABD 10 paket, MJD 9 paket, dan MHR satu paket. ‘’Dia menyediakan barang (lampu)  untuk broker lain dan dia juga sekaligus  mengerjakan paket. Diperoleh bukti cukup bahwa barang tidak sesuai spek yang diminta, sertifikat ISO tidak ada, merek tidak ada, garansi tidak ada, terus ada satu lagi spek yang tidak ada,’’ jelasnya.

Uang dari proyek ini mengucur juga ke toko tempat HW bekerja. Pemilik toko beberapa waktu lalu sudah diperiksa dan sudah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara Rp200 juta. Hingga kini pengembalian sudah mencapai Rp480 juta.’’Hitungan awal kita nilai realnya sedang dihitung BPKP, kalau kita kerugian Rp1,3 miliar. HW inilah yang sejak pertama kali menawarkan dengan tersangka MSD. Yang memberikan HPS (harga perkiraan sendiri) itu, makanya dia tahu persis,’’ tuturnya.

Penyidik untuk menuntaskan perkara dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap fisik proyek.’’Kita harapkan perkara ini pertengahan November sudah limpah ke pengadilan,’’ imbuhnya.

Sementara itu, HW tampak keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.30 WIB. Dia sudah memakai rompi tahanan berwarna oranye didampingi penyidik. Dia bungkam saat ditanyai berapa keuntungan yang didapat dari markup yang terjadi. Dia diam saja hingga masuk dalam mobil yang membawanya ke Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk.Dalam kasus ini, penyidik Kejati Riau menduga banyak akal-akalan yang terjadi dalam pengadaan lampu penerangan jalan. Mulai dari proyek yang dipecah untuk menghindari tender oleh PPK hingga bermainnya tiga orang makelar alias broker dengan meminjam nama 29 perusahaan penyedia barang. tiga makelar ini adalah tiga orang tersangka dari pihak swasta.

Pengadaan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Swasta dan Lingkungan Kota Pekanbaru tahun 2016 dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan (bankeu) Provinsi Riau. Pengadaan dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar. Dalam proyek, PPK bermain bersama tiga orang makelar alias broker dengan meminjam nama 29 perusahaan penyedia barang.

PL yang dikerjakan dalam proyek ini, pemilihan rekanan sendiri hanya akal-akalan saja seolah diproses. Tiga tersangka yang menjadi broker meminjam perusahan lain dan membeli barang di penjual di Jakarta yang sudah sejak awal menawarkan. Saat membeli inilah harga sudah di mark up. Dari penghitungan sementara, muncul kerugian negara Rp1,3 miliar. Kerugian ini bisa membengkak hingga senilai total proyek Rp6,7 miliar jika dari pemeriksaan lampu semuanya tak bisa digunakan.

Sejauh ini, penyidik mendapati uang diturunkan dari satu nomor rekening. Pemecahan disinyalir terjadi di tingkat teknis. Adanya informasi yang menyebut pemecahan merupakan arahan peraturan gubernur yang menaungi penyaluran bankeu sedang didalami. Dalam penanganan perkara, pekan lalu gelar perkara kedua sudah dilakukan oleh penyidik. Dari gelar yang dilakukan satu tersangka lagi ditetapkan.(ali)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=164100&kat=2

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi