Riaupos.co

Setnov Mengajukan Diri sebagai Justice Collaborator
Samarkan Transaksi lewat Money Changer
2018-01-12 13:07:02 WIB
 
Samarkan Transaksi lewat Money Changer
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Benang kusut aliran uang 7,3 juta dolar AS yang diduga diterima mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) diurai lapis demi lapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KomisiPemberantasan Korupsi (KPK). Di persidangan, Kamis (11/1), jaksa menghadirkan 4 orang saksi yang ditengarai terlibat langsung dalam transaksi uang korupsi KTP-el itu.

Mereka adalah Manager Marketing PT Inti Valuta Money Changer Panglima Polim Riswan alias Iwan Barala, Komisaris PT Berkah Langgeng Abadi Juli Hira, pegawai PT Berkah Langgeng Abadi Nunuy Kurniasih dan karyawan PT Sharp Indonesia Muda Ihsan Harahap. Melalui mereka, penyamaran transaksi sebagian uang diduga korupsi KTP-el (dari total 7,3 juta dolar AS) terungkap.

Misal seperti yang disampaikan Iwan. Dia mengaku pernah melakukan transaksi jual beli dolar dengan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pada rentang waktu Januari-Februari 2012 silam. Jumlahnya 2,62 juta dolar AS. Transaksi yang dilakukan menggunakan modus barter dolar melalui money changer milik Juli Hira di Singapura.

”Dia (Irvanto, red) cerita ada dolar di luar negeri. Dia mau tukar tapi dia nggak mau terima rupiah di Indonesia. Dia mau terima dolar di Jakarta. Itu namanya barter. Biasa itu (barter, red),” ungkap Iwan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/1). Keterangan Iwan itu merupakan fakta baru dalam skandal korupsi KTP-el yang melibatkan Setya Novanto.

Iwan bukan pihak yang melakukan barter dolar secara langsung. Tanpa sepengetahuan Irvanto, dia meminta bantuan Juli Hira yang memiliki perusahaan money changer di Singapura, di bawah naungan PT Berkah Langgeng Abadi. ”Saya bilang (ke Juli, red) nasabah saya ada yang mau tukar dolar,” ujar Iwan yang baru pertama kali bersaksi di pengadilan tersebut.
Sebagaimana diwartakan, berdasar surat dakwaan JPU KPK, rekanan proyek KTP-el, yakni Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo dan Johannes Marliem menyepakati bagian fee, yaitu sebesar 3,5 juta dolar AS untuk Setnov. Jatah itu akan direalisasikan oleh Anang selaku Dirut PT Quadra Solution.

Nah, karena waktu itu Anang belum bisa mencairkan uang dari perusahaannya, uang untuk Setnov lantas diambilkan dari bagian pembayaran PT Quadra Solution melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia.

Berdasar pemeriksaan saksi kemarin, terungkap bahwa dana sebesar 2,62 juta dolar AS yang menjadi objek barter dolar yang disepakati Iwan dan Irvanto bersumber dari Biomorf Mauritius yang berkantor di negara Mauritius, Afrika. Transaksi uang dilakukan dari negara kepulauan itu ke Singapura lewat salah satu rekening money changer Juli. ”Saya nggak punya jalur ke Singapura,” tutur Iwan.

Sempat terjadi perbedaan angka antara yang disampaikan Iwan dengan yang dinyatakan Juli dan Nunuy terkait dengan barter dolar itu. Juli dan Nunuy mengatakan, total jumlah uang dalam transaksi tersebut sebesar 2,75 juta dolar AS dengan perincian 2,55 juta dolar AS dan 200 ribu dolar AS. Selisih itu terjadi lantaran adanya perbedaan poin nilai keuntungan.

Meski demikian, Iwan maupun Juli serta Nunuy mengaku tidak tahu menahu bila uang tersebut berkaitan dengan korupsi berjamaah KTP-el. Mereka mengaku, barter dolar yang dilakukan murni kegiatan perdagangan. ”Setahu saya yang 200 ribu dolar AS tercatat dari Biomorf (Mauritius), yang satunya lupa,” terang Nunuy di hadapan majelis hakim. ”Tapi kami tidak tahu itu KTP-el,” imbuh July.Uang-uang itu secara bertahap diserahkan Juli ke Iwan. Berikutnya, Iwan menyerahkan uang tersebut 3 kali secara tunai ke Irvanto melalui orang suruhan. Selain memanfaatkan jasa money changer, Irvanto juga meminta Ikhsan Muda Harahap untuk menjadi kurir pengambilan uang dari Singapura untuk kemudian dibawa ke Jakarta.

Berdasar pemeriksaan saksi di sidang kemarin, penerimaan uang dari Biomorf ke Irvanto dilakukan beberapa kali. Yakni, 29.075 dolar AS (24 Februari 2012), 699.878 dolar AS (12 Maret 2012), 714 ribu dolar AS dan 148 ribu dolar Singapura (23 Maret 2012), 299.273 dolar AS (7 Mei 2012), 99.040 dolar AS (10 Agustus 2012), dan 49.893 dolar AS (12 September 2012).

Ada pula 350 ribu dolar AS (11 Desember 2012) yang diperoleh dari seseorang bernama Agung. ”Saya tarik cash lalu saya berikan ke Irvanto,” ujar Ikhsan dalam kesaksiannya kemarin. Terkait modus penyamaran transaksi uang diduga korupsi KTP-el itu, Setnov mengaku tidak mengetahui. ”Saya tidak tahu transaksi itu,” tuturnya.

Penasehat Hukum (PH) Setnov, Firman Wijaya mengatakan, kliennya tengah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus KTP-el. Hanya, tidak jelas pihak mana yang akan diungkap oleh Setnov bila JC itu dikabulkan pimpinan KPK. ”Intinya kami mencari keadilan, nanti tergantung beliau (SN) siapa yang mau diungkap,” ujarnya kepada Jawa Pos (JPG).

Firman menerangkan, pihaknya ingin membuka posisi Setnov yang sebenarnya. Itu artinya, ada pihak lain yang lebih berwenang dan memiliki kapasitas di atas Setnov yang bakal dibeberkan Setnov ke KPK. Lantas siapa pihak itu? Firman masih menutup rapat-rapat. ”Kalau nanti beliau (Setnov, red) sudah membuka, kami akan beritahu,” janjinya. Terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya sudah menerima surat permintaan JC yang diajukan Setnov. Namun, lembaganya tidak langsung menyetujuinya. Tentu akan dilihat apa yang akan diungkap dalam kasus tersebut.(tyo/lum/jpg)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=170594&kat=14

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi